NADIKABAR.COM — Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta Asep Saepudin Jahar mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menyikapi dinamika politik secara bijaksana dan mengedepankan kepentingan bangsa seiring pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Indonesia adalah rumah bersama yang harus kita jaga,” kata Asep di Jakarta, Jumat.
Menurut Asep, setiap dinamika politik merupakan bagian dari perjalanan demokrasi yang harus disikapi dengan kedewasaan, ketenangan, dan tanggung jawab kebangsaan.
Perbedaan pandangan dan pilihan politik merupakan keniscayaan dalam kehidupan demokratis, tetapi tidak boleh berkembang menjadi permusuhan, perpecahan, apalagi mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
“Jangan sampai perbedaan pandangan dan dinamika politik membuat kita kehilangan rasa persaudaraan, saling menghormati, dan tanggung jawab untuk menjaga keutuhan bangsa,” katanya.
Asep menekankan dalam negara demokrasi dan konstitusional, setiap persoalan ketatanegaraan harus diselesaikan melalui mekanisme hukum dan konstitusi.
Seluruh pihak perlu menghormati proses kelembagaan yang berjalan serta memberikan ruang bagi institusi negara untuk menjalankan kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, kepentingan negara harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi, kelompok, maupun kepentingan politik jangka pendek.
Jabatan dan kekuasaan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan tanggung jawab, sementara keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara harus menjadi prioritas bersama.
“Kita perlu mengembalikan perhatian pada persoalan-persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat, mulai dari kemiskinan, pengangguran, ketimpangan ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga kesejahteraan rakyat,” katanya.
Rektor juga mengajak masyarakat untuk memberikan kesempatan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto agar dapat menjalankan mandat konstitusional dan menyukseskan berbagai program pembangunan yang berpihak kepada rakyat.
Dukungan masyarakat diperlukan agar program-program tersebut dapat terlaksana secara efektif dan memberikan manfaat nyata.
Namun, dukungan tersebut harus berjalan beriringan dengan partisipasi dan pengawasan publik. Pemerintah perlu terus didorong untuk memastikan setiap kebijakan dilaksanakan secara transparan, akuntabel, tepat sasaran, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
“Memberikan dukungan kepada pemerintah bukan berarti menghilangkan sikap kritis. Kritik yang objektif, konstruktif, dan berdasarkan fakta justru diperlukan untuk memperbaiki kebijakan dan memastikan program pembangunan benar-benar dirasakan rakyat,” katanya.
