Hingga pada Selasa (17/11) pukul 23.01 WIB malam, petisi tersebut telah ditandatangani oleh 24.088 orang.
Apabila dibandingkan dengan Selasa (17/11) pukul 12.06 WIB, jumlah orang yang ikut menandatangani petisi itu bertambah, dari yang mulanya sebanyak 21.600 orang.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad telah angkat suara soal desakan itu. Dasco mengatakan dokumen syarat pendidikan dalam pencalonan seluruh anggota DPR terbuka di laman Komisi Pemilihan Umum.
"Sebenarnya kan kalau dalam pencalonan sebagai anggota DPR itu kan di KPU kan sebenarnya itu terbuka, sehingga bisa dilihat mungkin itu di KPU data-data mengenai calon sebelum jadi pada waktu menjadi calon legislatif itu ada semua," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.
Begitupula dengan Wakil Ketua Komisi X DPR bidang pendidikan, Lalu Hadrian yang menyerahkan sepenuhnya soal petisi itu kepada KPU.
"Terkait verifikasi keabsahan ijazah sebagai persyaratan pencalonan anggota DPR, hal tersebut merupakan kewenangan KPU sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar politisi PKB itu saat dihubungi, Selasa.
Lalu mengaku menghormati dan memaklumi desakan masyarakat tersebut. Ia mengatakan anggota DPR adalah pejabat publik yang dituntut terbuka terkait rekam jejak dan latar belakang pendidikannya.
Lalu menyatakan pada prinsipnya, Komisi X mendukung transparansi keabsahan ijazah. Namun, prosesnya harus tetap sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang.
"Prinsipnya, kita mendukung transparansi, tetapi semuanya harus dilakukan melalui mekanisme dan prosedur yang berlaku," ujarnya.