Meski begitu, Lalu menilai syarat pendidikan saat proses pencalonan anggota DPR bagian dari syarat administrasi yang harus dipenuhi yang di dalamnya mencakup dokumen ijazah.
Ia mengatakan proses pemeriksaan dan verifikasi dokumen juga menjadi bagian dari tahapan yang dilakukan KPU.
"Jadi, untuk memastikan bagaimana proses verifikasi dilakukan, tentu lebih tepat jika ditanyakan langsung kepada KPU sebagai lembaga yang memiliki kewenangan," ucap Lalu.
Terpisah, Komisioner KPU RI, Idham Kholik juga telah menanggapi petisi tersebut. Ia menyebut seluruh anggota DPR telah memenuhi syarat minimal pendidikan saat mendaftar pada Pemilihan Legislatif.
"Semua caleg yang didaftarkan oleh partai politik dan ditetapkan dalam DCT (Daftar Calon Tetap) telah memenuhi syarat minimal pendidikan," kata Idham lewat pesan singkat, Selasa.
Idham menjelaskan seluruh anggota DPR telah memenuhi syarat berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas atau sederajat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 240 ayat (1) huruf e UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Pada saat yang sama, Idham juga merinci riwayat pendidikan seluruh anggota DPR melalui pengecekan dokumen ijazah yang disampaikan saat pencalonan.
Berdasarkan data Penggantian Antarwaktu (PAW) per bulan Desember 2025, ia menyampaikan sebanyak 191 anggota berpendidikan terakhir SMA, berpendidikan terakhir D3 sebanyak satu orang, dan 146 orang berpendidikan terakhir S1.
Kemudian, anggota dengan pendidikan terakhir S2 sebanyak 168 orang dan pendidikan terakhir S3 sebanyak 74 orang.