"Perbedaan subjek hukum antara Surya Darmadi sebagai perseorangan dan korporasi tidak serta-merta membenarkan penghitungan dan pemulihan berulang terhadap kerugian yang sama. Penuntut umum wajib membuktikan bahwa tuntutan korporasi tidak menduplikasi objek kerugian, keuntungan hasil tindak pidana, maupun aset yang telah diperhitungkan dalam perkara sebelumnya," ujar Rinto.
Kedua, Rinto mengatakan tuntutan kerugian perekonomian negara bertentangan dengan standar kerugian aktual jika hanya didasarkan apda asumsi dan proyeksi nasional.
"Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 telah menghapus kata 'dapat' dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, sehingga unsur kerugian negara tidak lagi cukup dibuktikan berdasarkan kemungkinan kerugian (potential loss), tetapi harus berupa kerugian yang benar-benar terjadi (actual loss). Konsekuensi konstitusionalnya, setiap konstruksi kerugian negara, termasuk kerugian perekonomian negara, harus dibuktikan secara objektif berdasarkan kerugian yang nyata, terukur, dan memiliki hubungan kausal dengan tindak pidana," ujar Rinto.
Ketiga, penghitungan kerugian negara harus tunduk pada legitimasi kewenangan konstitusional BPK. Duta Palma Groub di tuntut oleh pihak Jaksa Penuntut Umum berdasarkan pasal 603 KUHP dimana frasa "lembaga negara audit keuangan" dalam Penjelasan Pasal 603 KUHP merujuk pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, sehingga penuntutan perkara aquo yang menggunakan hasil PKKN lembaga selain BPK RI adalah bertentangan dengan norma penjelasan pasal 603 KUHP itu sendiri dan jelas bertetangan dengan asas legalitas pada KUHP.