Terakhir, Rinto mengatakan pelanggaran administratif tidak dapat secara otomatis dikonstruksikan sebagai tindak pidana korupsi.

"Pasal 110A dan Pasal 110B yang diperkenalkan melalui UU Cipta Kerja telah memberikan mekanisme penyelesaian administratif terhadap kategori tertentu kegiatan usaha dalam kawasan hutan. Selanjutnya, Pasal 613 ayat (3) KUHP sebagaimana diubah melalui UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana menegaskan prinsip mendahulukan pembinaan dan sanksi administratif dalam penerapan ketentuan pidana pada undang-undang administratif."

"Karena itu, dugaan pelanggaran perizinan tidak dapat dengan sendirinya dianggap memenuhi unsur tindak pidana korupsi tanpa pembuktian perbuatan melawan hukum, kesalahan, dan kerugian negara yang dipersyaratkan oleh ketentuan pidana," ujarnya.

Catatan Redaksi: Pernyataan Duta Palma Group ini merupakan hak jawab atas pemberitaan Duta Palma dituntut bayar Rp81,8 triliun dalam kasus kebun sawit ilegal.