NADIKABAR.COM — Hubungan antara Amerika Serikat dan Israel, yang selama ini digambarkan sebagai kemitraan yang tak tergoyahkan atau aliansi terdekat, telah menghadapi ujian signifikan melalui pemilihan penting yang diadakan di kedua negara. Pada 27 Oktober, Israel mengadakan pemilihan umum, dan blok penguasa yang dipimpin oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu kehilangan mayoritasnya di Knesset. Baru-baru ini, Presiden Isaac Herzog menugaskan pemimpin oposisi Gadi Eisenkot untuk membentuk pemerintahan baru. Sementara itu, pada 3 November dalam pemilihan paruh waktu AS., Partai Republik kehilangan dominasinya di dua kamar, Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat.

Melihat perkembangan ini, masih ada pertanyaan apakah kekalahan yang dialami para pemimpin kedua negara akan mengubah dinamika hubungan AS-Israel, yang selama ini disebut-sebut sebagai kemitraan yang ideal. Hal ini sangat penting karena arah hubungan AS-Israel tidak hanya berpengaruh pada kedua negara, tetapi juga kebijakan AS terhadap Timur Tengah. Oleh karena itu, penting untuk meneliti dinamika yang telah bergeser setelah pemilihan dan menguraikan kebijakan yang kemungkinan akan dijalankan kedua negara satu sama lain.

Israel adalah negara luar biasa yang memegang posisi bipartisan dalam politik AS, berkat upaya intensif lobi Yahudi di dalam cabang legislatif dan eksekutif AS. Dengan kata lain, terlepas dari partai mana yang memegang jabatan presiden atau mayoritas di Kongres, Israel selalu dilindungi dan didukung. Bagi AS memastikan keamanan Israel telah menjadi salah satu tujuan mendasar dari kebijakan luar negeri AS sejak lama.

Meskipun AS telah membentuk kebijakan Timur Tengahnya dengan fokus pada keamanan Israel, AS juga berupaya menormalisasi hubungan antara Israel dan negara-negara di kawasan tersebut. Dalam konteks ini, AS tidak hanya mengusulkan rencana untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina, tetapi juga memainkan peran penting dalam memfasilitasi perjanjian perdamaian antara Israel dan negara-negara regional. Pemerintahan AS telah memberikan dukungan militer dan ekonomi kepada Israel sekaligus melindunginya dari isolasi dan sanksi Internasional. Sebagai akibatnya, Israel mampu melakukan pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga Palestina selama bertahun-tahun, sementara secara bersamaan memperluas pendudukan wilayah Palestina.

Totalitas dukungan AS terhadap Israel terkadang mencapai titik sedemikian rupa sehingga, meskipun tidak ada kepentingan Amerika yang dipertaruhkan, langkah-langkah diambil semata-mata atas dasar keamanan dan kepentingan Israel. Misalnya, AS mendukung serangan Israel terhadap Gaza, menutup mata terhadap genosida yang dilakukan setelah 7 Oktober, AS telah juga menjatuhkan sanksi kepada jaksa dan hakim dalam upaya untuk mendiskreditkan kasus genosida yang sedang berlangsung di Mahkamah Internasional dan surat perintah penangkapan Mahkamah Pidana Internasional terhadap Netanyahu. Karena alasan inilah, AS kemudian menghadapi kritik keras di seluruh dunia.

Seolah semua ini belum cukup, fakta bahwa Presiden Trump pertama kali menyerang fasilitas nuklir Iran selama Perang 12 Hari pada Juni 2025, kemudian berdiri di pihak Israel dalam perang berikutnya dengan Iran adalah bukti yang menunjukkan bahwa kebijakan AS terhadap Israel adalah agenda utama negeri Paman Sam.

Meski memiliki hubungan yang erat, Trump dilaporkan mulai menjaga jarak dengan Netanyahu setelah perang melawan Iran tidak berjalan sesuai harapan. Situasi semakin memburuk ketika Iran menutup Selat Hormuz, yang kemudian memicu kenaikan harga energi dan gelombang kritik publik di Amerika Serikat. Pergeseran ini juga dilihat sebagai upaya untuk menghindari pengaruh terhadap pemilihan umum Israel yang akan datang. Bahkan dilaporkan bahwa Trump tidak bertemu dengan Netanyahu, yang datang ke AS untuk sesi ke-81 Majelis Umum PBB, karena alasan ini.

Seandainya Netanyahu dan Trump sama-sama memenangkan pemilihan, tidak akan ada perubahan signifikan dalam hubungan AS-Israel, karena kedua pemimpin tersebut akan mengkonsolidasikan kekuasaan politik mereka. Namun, dengan kekalahan kedua pemimpin tersebut dalam pemilihan, beberapa isu kontroversial tidak dapat lagi diabaikan begitu saja.

Salah satu isu terpenting adalah dukungan yang diberikan oleh pemerintahan AS terhadap genosida di Gaza. Baik mantan Presiden Joe Biden maupun Trump memberikan dukungan kuat untuk kebijakan Israel di Palestina, dan akibatnya dikritik baik di dalam negeri maupun internasional. Gaza, yang menyebabkan kekalahan pemerintahan Biden dalam pemilihan 2024, juga merupakan salah satu alasan utama kekalahan Trump dalam pemilihan paruh waktu.

Trump berhasil memenangkan Pemilu 2024 dengan mengusung janji untuk memulihkan perekonomian, mengembalikan kejayaan Amerika, dan yang paling penting mengakhiri berbagai konflik bersenjata di dunia. Namun, kebijakan yang ditempuhnya justru dinilai bertolak belakang dengan janji-janji tersebut. Dalam konteks ini, tidak mengherankan jika para pemilih Amerika kemudian memberikan hukuman politik kepada Partai Republik dalam pemilihan paruh waktu.

Di sisi lain, penurunan dukungan terhadap Trump juga dipengaruhi oleh belum adanya perkembangan berarti dalam implementasi gencatan senjata Gaza yang ditandatangani pada 10 Oktober 2025 melalui inisiatifnya. Harapan besar terhadap Dewan Perdamaian yang dibentuk untuk mendorong penyelesaian konflik tersebut pun belum terwujud, lantaran lembaga itu dinilai belum menunjukkan dampak signifikan di lapangan.

Namun, perkembangan paling signifikan yang memengaruhi dinamika hubungan antara kedua negara dan antara Trump dan Netanyahu adalah perang dengan Iran. Ketika Trump masih "mabuk" oleh kemenangan intervensi di Venezuela, Netanyahu meyakinkannya bahwa dia dapat dengan mudah menggulingkan rezim Iran, sehingga menarik Trump ke dalam perang. Sayangnya, rencana itu tidak berjalan lancar. Terlepas dari semua kerugian yang dialami oleh Iran, kegigihan negara itu dan permainan kartu Selat Hormuz membuat rencana khayalan Israel runtuh sekaligus menghancurkan harapan Trump.

Karena perang di Iran telah berlarut-larut jauh melampaui perkiraan awalnya selama tiga hingga empat hari, biaya yang ditanggung Israel dan AS pun meningkat. Israel telah menghadapi beberapa serangan paling intens dalam sejarahnya, yang merusak kepercayaan publik terhadap Netanyahu, sementara kenaikan biaya hidup dan energi telah memicu penentangan terhadap Trump di AS. Hasilnya seruan untuk mengakhiri perang semakin meningkat.

Seandainya AS dan Israel berhasil menggulingkan pemerintahan Iran, hal itu bisa digambarkan sebagai kemenangan besar, seperti halnya di Venezuela. Tetapi sebaliknya, kegagalan tersebut memicu kekecewaan, mendorong penilaian ulang hubungan bilateral, dan memengaruhi pemilihan umum di kedua negara, sehingga menodai kemitraan mereka yang konon tak tergoyahkan.

Kritik yang paling keras mengenai mengapa Partai Republik kalah dalam pemilihan paruh waktu datang dari Wakil Presiden JD Vance. Dalam sebuah unggahan di akun media sosialnya, Vance menulis bahwa "semua orang tahu mengapa pemilihan itu kalah" dan menyatakan bahwa "agar Partai Republik dapat memenangkan kembali pemilihnya, pertama dan terutama, mereka harus mengakhiri perang, meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat dengan menurunkan inflasi, memprioritaskan kepentingan AS di atas segalanya dan, mungkin yang paling penting, mengubah hubungannya dengan Israel." Pernyataan ini menunjukkan bahwa kebijakan AS terhadap Israel ke depan akan diubah.

Pengaruh lobi Yahudi terhadap politik AS juga terguncang pada. Karena para pemilih AS telah menyatakan ketidakpuasan terhadap kebijakan Israel terhadap Gaza dan menyerukan para politisi untuk memprioritaskan masalah domestik, banyak politisi Amerika bahkan terpaksa menyatakan bahwa mereka tidak menerima dukungan finansial dari AIPAC. Perkembangan ini diperkirakan akan mendorong AS untuk mengevaluasi kembali hubungannya dengan Israel dalam periode mendatang.

Pergeseran serupa juga tampaknya sulit dihindari di pihak Israel. Selama ini, Netanyahu cenderung menggantungkan hubungan Israel dengan Amerika Serikat pada sosok Trump, sementara komunikasi dengan Partai Demokrat praktis terabaikan. Kondisi ini memicu kritik bahwa hubungan bilateral AS-Israel semakin terseret ke dalam kepentingan politik partisan dan kehilangan sifatnya yang selama ini melampaui perbedaan partai. Situasi tersebut tentu berpotensi merugikan kepentingan strategis Israel sendiri.

Pada akhirnya, kemunduran yang dialami kubu Netanyahu dan Trump dalam pemilihan telah mengungkap distorsi dalam hubungan AS-Israel, membuat dinamika yang ada tidak berkelanjutan bagi kedua belah pihak. Sudah menjadi hal yang tak terhindarkan untuk mengatur ulang dan membentuk kembali hubungan ini, yang telah menjadi beban bagi kedua pihak.

Bagaimana hubungan antara kedua negara akan berkembang di era baru ini mungkin bergantung pada bagaimana Trump memerintah tanpa dukungan kongres dan siapa yang akan memimpin Israel setelah Netanyahu. Namun, apa pun yang terjadi, tampaknya hubungan AS-Israel tidak mungkin lagi kembali seperti semula.

Ahmad Munji. Pemerhati politik Timur Tengah, alumni Universitas Marmara Turki.