Kemudian, katanya, adanya peraturan tentang prioritisasi belanja barang produksi dalam negeri untuk belanja pemerintah. Hal ini, bukan untuk monopoli atau proteksi, tapi untuk memprioritaskan.

"Kalau dilihat proporsi belanja kesehatan kita itu kan proporsinya masih 40-60 ya, 40 itu masih di pribadi, 60 di publik. Nah, sebetulnya produk impor juga masih punya pasar di Indonesia," katanya.

Dia menyebutkan untuk memprioritaskan produk dalam negeri, caranya dengan memilih produk yang memiliki AKD dalam nomor izin edarnya, yakni penanda produksi dalam negeri.

"Yang kedua ada namanya komponen TKDN (tingkat komponen dalam negeri.) Kalau dibuat dalam negeri, kalau cuman assembly saja, cuman merakit saja satu orang bisa jadi satu alat. Tapi, kalau dia membuatnya dari ada risetnya, ada uji cobanya, ada pengembangan teknologinya dan menggunakan bahan baku-bahan baku dalam negeri, TKDN-nya menjadi tinggi," katanya.