NADIKABAR.COM — Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan dari sekitar 2.500 jenis alat kesehatan yang dibutuhkan, Indonesia baru bisa mengakses sekitar 1.300, dan memproduksi sekitar 600 jenis secara domestik guna memenuhi kebutuhan serta peningkatan ekonomi.
"Sekitar 600 itu pun hanya alat kesehatan yang teknologinya rendah, teknologi rendah sampai menengah. Yang teknologi rendah itu misalnya sarung tangan, jarum suntik, selang-selangan," kata Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan Kemenkes, Lucia Rizka Andalusia di Jakarta, Selasa.
Indonesia, katanya, jauh tertinggal dalam hal produksi alat kesehatan dengan teknologi menengah hingga tinggi. Karena itu, Indonesia terus mengimpor, dan biayanya lebih mahal. Hal tersebut, selain berdampak pada ketahanan kesehatan, juga berdampak pada ekonomi.
"Misalnya ada pandemi, kemarin perang, Selat Hormuz ditutup, impornya ketahan kan. Kita nunggu nih, nunggu gak dapat suplai. Selain itu, yang terpenting adalah kalau kita hanya impor saja, di dalam negeri hanya mempekerjakan sejumlah orang yang kecil saja," katanya.
Rizka mengatakan jika mengimpor saja, hanya 10-20 orang yang bekerja sebagai distributor. Jika pabriknya ada di Indonesia, yang dipekerjakan bisa berlipat ganda. Hal ini, bisa menghidupi banyak orang.
Terlebih, katanya, adanya industri alat kesehatan berteknologi tinggi mampu memajukan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dia mencontohkan tensimeter memiliki bagian cuff, yang terbuat dari kain. Bahan untuk cuff tensimeter bisa disuplai oleh bisnis konveksi di sekitar industri.
"Nah, sekarang alat cuci darah ini atau kita bilang alat hemodialisis ini sudah kita produksi di dalam negeri. Ini termasuk teknologi menengah ke tinggi. Jadi, kita sekarang bukan hanya teknologi rendah saja, tapi teknologi menengah ke tinggi, kita sudah mampu produksi di dalam negeri. Tinggal nanti kapasitas, kuantitas dan kualitasnya harus tetap dijaga," ujarnya.
Menurutnya, alat kesehatan buatan dalam negeri juga akan mendukung program-program prioritas, seperti Cek Kesehatan Gratis (CKG), eliminasi tuberkulosis (TBC), dan pembangunan 66 rumah sakit umum daerah.
Karena itu, pemerintah berupaya mendorong produksi alat kesehatan secara domestik melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022, yang menjelaskan tentang Gerakan Bangga Buatan Indonesia, mulai dari hal sederhana, seperti air minum hingga alat kesehatan yang canggih.
Kemudian, katanya, adanya peraturan tentang prioritisasi belanja barang produksi dalam negeri untuk belanja pemerintah. Hal ini, bukan untuk monopoli atau proteksi, tapi untuk memprioritaskan.
"Kalau dilihat proporsi belanja kesehatan kita itu kan proporsinya masih 40-60 ya, 40 itu masih di pribadi, 60 di publik. Nah, sebetulnya produk impor juga masih punya pasar di Indonesia," katanya.
Dia menyebutkan untuk memprioritaskan produk dalam negeri, caranya dengan memilih produk yang memiliki AKD dalam nomor izin edarnya, yakni penanda produksi dalam negeri.
"Yang kedua ada namanya komponen TKDN (tingkat komponen dalam negeri.) Kalau dibuat dalam negeri, kalau cuman assembly saja, cuman merakit saja satu orang bisa jadi satu alat. Tapi, kalau dia membuatnya dari ada risetnya, ada uji cobanya, ada pengembangan teknologinya dan menggunakan bahan baku-bahan baku dalam negeri, TKDN-nya menjadi tinggi," katanya.