Pasalnya, masih ada wilayah di Indonesia yang belum terjangkau akses internet secara memadai. Kondisi ini perlu menjadi perhatian agar integrasi ekonomi digital juga bisa membuka peluang bagi masyarakat dan pelaku usaha di berbagai daerah.
"Masih banyak negara di ASEAN yang masih ketinggalan secara infrastruktur digital. Termasuk Indonesia, di mana masih banyak terapat blind spot internet. Akibatnya, ketimpangan pemberdayaan internet juga jauh tertinggal," kata dia.
Salah satu yang disorot dalam ASEAN DEFA yakni soal data.
Nailul menilai pemerintah perlu memperkuat kebijakan lokalisasi data guna memastikan aktivitas ekonomi digital yang memanfaatkan data masyarakat Indonesia turut memberikan nilai tambah bagi perekonomian domestik.
Dengan demikian, perusahaan digital yang memanfaatkan pasar Indonesia diharapkan tak hanya menjadikan negara ini sebagai basis konsumen, tetapi juga mengembangkan kegiatan usaha dan pengolahan data di dalam negeri.
"Keinginan pemerintah adalah menahan data masyarakat tetap stay di Indonesia. Ini sangat berkaitan dengan Indonesia yang banyak dibangun pusat data, tapi penggunanya di Singapura," jelas Nailul.
"Jadi saya rasa, pemerintah perlu mempertahankan lokalisasi data di Indonesia, dan meminta perusahaan yang menggunakan data tersebut juga buka data di dalam negeri. Sehingga nilai tambah dari ekonomi digital tidak terbang ke Singapura," tambahnya.