NADIKABAR.COM β€” Indonesia membidik pasar karbon internasional mandatori di bawah mekanisme Article 6 Paris Agreement untuk mengoptimalkan potensi karbon dari sektor kehutanan dan solusi berbasis alam (nature-based solutions/NbS).

Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan (Kemenhut) Laksmi Wijayanti mengatakan peluang semakin terbuka dengan adanya permintaan dari Singapura, Jepang, dan skema penerbangan internasional ICAO-CORSIA.

Menurut dia, dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, pasar karbon internasional membutuhkan kredit berkualitas tinggi dengan integritas yang terjamin, termasuk pencegahan penghitungan ganda dan transparansi pencatatan karbon.

"Jalur transaksi karbon hutan melalui Article 6 membutuhkan tata kelola yang jelas, penghitungan yang kredibel, perlindungan lingkungan dan sosial, akuntansi yang transparan, serta skema yang layak secara komersial bagi investor dan pembeli," katanya.

Saat membuka sesi panel bertajuk "High-Integrity Forest Carbon: Indonesia’s Pathway under Article 6" di Paviliun Indonesia, COP31, Antalya, Jumat (13/11/2026), dia menyebut potensi karbon hutan Indonesia mencapai 13,4 gigaton CO2, berdasarkan data BloombergNEF 2025.

Direktur Bina Usaha Pemanfaatan Hutan Kementerian Kehutanan Ilham memaparkan terkait optimalisasi usaha pemanfaatan hutan melalui penjualan kredit karbon pada mekanisme Article 6 Paris Agreement yang berbasis pasar (Art6.2 dan Art6.4) dan Non Pasar (Art6.8).

Menurut Ilham, kebutuhan kredit karbon NbS melalui mekanisme Art6.2 sangat besar dan mendesak. Diantaranya, untuk pasar Singapura, Jepang lewat JCM, dan ICAO-CORSIA.

"Saat ini, Singapura mengizinkan penggunaan kredit karbon internasional untuk mengimbangi maksimal 5 persen emisi kena pajak perusahaan Singapura," katanya.

Sementara itu, Jepang melalui JCM memiliki target mitigasi internasional kumulatif sekitar 100 juta ton CO2 hingga tahun 2030 dari seluruh negara mitra.

Indonesia sedang menjajaki secara intensif kerja sama JCM dengan Jepang, dengan memasukkan gambut, dan mangrove menjadi aspek penting untuk membuka akses pasar tersebut karena menjadi pembeda dengan Negara mitra Jepang lainnya.

Peluang lainnya, lanjut dia berasal dari ICAO-CORSIA, yang diperkirakan membutuhkan 200-250 juta unit karbon yang memenuhi syarat hingga Januari 2028.

Saat ini pemerintah telah menyiapkan kerangka regulasi perdagangan karbon melalui Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Kehutanan No. 6 tahun 2026, termasuk ketentuan mengenai otorisasi transfer hasil mitigasi ke luar negeri (Internasional Transfer Mitigation Outcomes/ITMOs) dan pengaturan teknis perdagangan karbon sektor kehutanan.

"Indonesia sudah menyiapkan regulasi untuk mendukung perdagangan karbon di bawah Article 6 Paris Agreement termasuk terkait otorisasi transfer hasil mitigasi dan pencegahan double counting" ujar Ilham.

Perwakilan Regional Verra untuk Asia dan Pasifik Win Sim Tan mengatakan penggunaan metodologi yang telah tersedia dapat mempercepat pengembangan proyek karbon karena pemerintah tidak perlu menyusun metodologi baru dari awal.

Dia mencontohkan sejumlah metodologi Verra yang telah diterima Singapura, antara lain untuk REDD+, penanaman hutan, dan perlindungan hutan.

Sementara itu, Direktur Kebijakan Internasional International Emissions Trading Association (IETA) Andrea Bonzanni menyatakan Indonesia juga perlu terlibat serius dalam pembahasan teknis mekanisme Pasal 6.4 pada sesi negosiasi COP31 UNFCCC saat ini.

Hal itu, mengingat isu permanency atau metodologi standar dan tools belum mengakomodir sektor kehutanan pada draft pembahasan CMA Article 6 Paris Agreement.

Dia juga mengingatkan pemerintah perlu menyeimbangkan transfer kredit karbon ke luar negeri dengan pencapaian target iklim nasional atau nationally determined contribution (NDC).

Dari sisi permintaan pasar, CEO Emergent Eron Bloomgarden mengatakan negara-negara berhutan membutuhkan kepastian permintaan jangka panjang agar dapat menyediakan kredit karbon, sementara pembeli membutuhkan kepastian pasokan.