Bagi masyarakat Amerika Serikat, perang hadir dalam bentuk kenaikan harga energi, ketidakpastian ekonomi, dan beban fiskal. Selat Hormuz menjadi titik kritis karena sekitar seperlima perdagangan minyak dunia melalui jalur tersebut.
Ancaman terhadap pelayaran dan infrastruktur energi meningkatkan risiko gangguan pasokan serta volatilitas harga minyak. Dalam situasi demikian, kebijakan luar negeri menjadi persoalan kesejahteraan domestik yang secara langsung memengaruhi perilaku pemilih.
Krisis legitimasi muncul ketika pemerintah gagal menjelaskan hubungan antara biaya perang dan hasil strategis yang diperoleh. Superioritas militer Amerika Serikat tidak otomatis menghasilkan stabilitas kawasan, perubahan perilaku Iran, atau kesepakatan politik yang berkelanjutan. Ketika perang tidak menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat, keberlanjutannya semakin sulit dipertahankan secara politik.
Jebakan Kredibilitas dan Insentif EskalasiKekalahan elektoral tidak otomatis mendorong Presiden Trump untuk menghentikan perang. Dalam perspektif politik internasional, pemimpin yang menghadapi tekanan domestik terkadang meningkatkan ketegasan eksternal untuk mempertahankan citra kepemimpinan. Fenomena ini dapat dibaca melalui diversionary theory of war, meskipun tidak setiap eskalasi konflik merupakan upaya pengalihan perhatian dari persoalan domestik.
Dalam kasus Trump, mekanisme yang lebih relevan adalah jebakan kredibilitas. Setelah berbulan-bulan menyampaikan bahwa Amerika Serikat telah melemahkan kemampuan militer Iran, penghentian operasi tanpa hasil politik yang jelas dapat memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas strategi perang.
Jika Iran tetap mampu mengganggu pelayaran di Selat Hormuz, mempertahankan kemampuan serangan balasan, dan menolak tuntutan Washington, kemenangan militer AS berisiko dipersepsikan tidak menghasilkan kemenangan strategis.
Situasi tersebut menciptakan dilema. Trump dapat memilih negosiasi untuk mengurangi biaya politik dan ekonomi perang. Namun, ia juga dapat meningkatkan tekanan militer demi memperlihatkan bahwa Amerika Serikat masih memiliki kapasitas menentukan hasil konflik. Eskalasi semacam itu berpotensi menjadi upaya mempertahankan kredibilitas kepemimpinan, meskipun justru memperbesar risiko perang yang lebih luas.
Kronologi menjelang pemilu memperlihatkan ketegangan tersebut. Pada 2 November 2026, Amerika Serikat melancarkan serangan terbatas terhadap sasaran di Pulau Qeshm, dekat Selat Hormuz. Washington menyebut operasi tersebut sebagai tindakan defensif terhadap ancaman Iran.
Namun, serangan berlangsung sehari sebelum pemilu setelah Trump sebelumnya menyatakan tidak akan melancarkan serangan sebelum pemungutan suara. Fakta tersebut belum membuktikan bahwa operasi dilakukan demi kepentingan elektoral, tetapi memperlihatkan bahwa batas politik yang diumumkan tidak sepenuhnya menghentikan aktivitas militer.
Setelah kekalahan Republik, persoalan kredibilitas menjadi semakin kompleks. Trump menghadapi tekanan untuk menjelaskan mengapa perang berlanjut, sementara hasil elektoral menunjukkan bahwa sebagian besar pemilih tidak memberikan dukungan terhadap arah pemerintahannya. Eskalasi militer dapat menjadi pilihan untuk memperlihatkan ketegasan, tetapi juga berpotensi memperdalam ketidakpuasan publik.
Perubahan Kalkulasi StrategisKemenangan Demokrat mengubah struktur institusional yang menentukan keberlanjutan perang. Setelah Januari 2027, Kongres akan memiliki kapasitas lebih besar untuk mengawasi anggaran militer, meminta penjelasan mengenai tujuan operasi, melakukan investigasi, dan menekan pemerintahan melalui mekanisme legislatif.
Reuters melaporkan bahwa Demokrat berencana menggunakan mayoritas baru untuk memperluas pengawasan terhadap pemerintahan Trump dan menuntut pertanggungjawaban atas kebijakan yang dinilai kontroversial.
Namun, perubahan komposisi Kongres tidak otomatis menghentikan operasi militer. Presiden Amerika Serikat tetap memiliki kewenangan eksekutif yang luas dalam penggunaan kekuatan, khususnya operasi yang diklaim sebagai respons terhadap ancaman langsung. Kongres dapat memengaruhi kebijakan melalui anggaran dan pengawasan, tetapi proses tersebut tidak selalu menghasilkan pembatasan militer secara cepat.
Dengan demikian, Trump menghadapi dua tekanan yang berlawanan. Di satu sisi, kemenangan Demokrat meningkatkan insentif untuk mengakhiri perang yang membebani pemerintahannya. Di sisi lain, pembatasan oleh Kongres dapat dipersepsikan sebagai hambatan terhadap kepemimpinan presiden. Konflik antara eksekutif dan legislatif berpotensi memperumit pengambilan keputusan mengenai Iran.
