NADIKABAR.COM — PT Rumah Potong Hewan (RPH) Surabaya Perseroda memperketat pengawasan praktik pemotongan sapi gelonggongan di Rumah Potong Hewan Tambak Osowilangun (TOW) sebagai bagian dari pembenahan tata kelola pemotongan sekaligus percepatan penerbitan sertifikat halal, yang ditargetkan terbit akhir November 2026.
Direktur Utama RPH Surabaya Perseroda, Fajar Arifianto Isnugroho, di Surabaya, Jumat, mengatakan perpindahan aktivitas pemotongan dari Pegirian ke Tambak Osowilangun menjadi momentum membangun sistem baru dengan manajemen, aturan, dan pengawasan yang lebih ketat.
"Dari total 65 jagal yang beraktivitas di RPH Tambak Osowilangun, masih ditemukan praktik penggelonggongan sapi. Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian dalam proses pengajuan kembali sertifikat halal setelah perpindahan fasilitas pemotongan," katanya usai sosialisasi bertema Jaminan Produk Halal dan Perlindungan Konsumen dalam Praktik Pemotongan Hewan di Surabaya.
Menurutnya, sertifikat halal tidak boleh sekadar menjadi dokumen administratif. Sertifikasi harus menjadi jaminan bahwa seluruh proses pemotongan benar-benar memenuhi ketentuan kehalalan dan perlindungan konsumen.
"Ini bukan sekadar sertifikat selembar kertas. Di belakangnya harus ada tanggung jawab. Jangan sampai sertifikat halal sudah keluar, tetapi praktik di lapangan justru tidak menjamin kehalalan," katanya.
Ia mengatakan, RPH Surabaya akan menerapkan seleksi terhadap mitra jagal karena sertifikat halal nantinya diperuntukkan bagi jagal yang tertib, memenuhi ketentuan pemotongan, dan tidak melakukan praktik penggelonggongan sapi.
Penertiban dilakukan secara bertahap melalui sosialisasi, edukasi, hingga pemberian peringatan. Fajar berharap penerapan aturan lebih tegas dapat diberlakukan setelah Lebaran mendatang. Namun, peringatan kepada para jagal mulai diberikan sejak sekarang agar segera beralih ke praktik pemotongan yang sesuai ketentuan.
"Target saya, semua pemotongan di RPH bebas dari gelonggongan. Ini bukan hanya soal melarang, tetapi bagaimana jagal diedukasi, pedagang daging juga diedukasi, termasuk masyarakat sebagai konsumen juga harus diedukasi tentang daging sapi gelonggongan," ujarnya.
Sebagai bentuk perlindungan konsumen, RPH juga mengoptimalkan Papan Mitra RPH di pasar tradisional. Identitas tersebut menjadi penanda bagi masyarakat untuk mengenali pedagang yang mengambil pasokan dari jagal mitra RPH Surabaya.
"Contohnya di Pasar Wonokromo. Dari sekian banyak penjual daging, yang memiliki Papan Mitra RPH hanya 10 pedagang. Selebihnya mengambil pasokan dari Krian dan Sidoarjo. Artinya, masyarakat perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai asal daging yang mereka beli," katanya.
Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Timur, Solihin Hasan, menegaskan praktik penggelonggongan sapi menjadi salah satu persoalan yang harus diselesaikan sebelum sertifikat halal RPH Tambak Osowilangun diterbitkan.
Ia menjelaskan, RPH Surabaya sebelumnya telah memiliki sertifikat halal untuk fasilitas pemotongan di Pegirian. Namun, perpindahan ke fasilitas baru di Tambak Osowilangun mengharuskan pengajuan sertifikasi kembali melalui proses audit.
Dalam proses tersebut, auditor masih menemukan sejumlah kekurangan, termasuk praktik penggelonggongan sapi. Karena itu, MUI meminta RPH melakukan pembenahan menyeluruh.
"Kalau sertifikat halal sudah keluar, tetapi ternyata masih ada praktik yang tidak sesuai di lapangan, ini tidak boleh terjadi. Karena itu, perlu langkah komprehensif. Tidak hanya RPH, tetapi juga dukungan pemerintah kota dan dinas terkait," kata Solihin.
