NADIKABAR.COM — Rusia akan merespons “setiap tindakan” yang mengancam kedaulatannya atau menyasar penduduk sipil di Kaliningrad, kata seorang diplomat senior Rusia, Kamis (1/10) di tengah meningkatnya ketegangan antara Moskow dan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) terkait eksklave Rusia tersebut.
“Setiap ancaman terhadap kedaulatan atau setiap serangan yang menyasar penduduk sipil Federasi Rusia, termasuk di Kaliningrad, harus mendapat respons tanpa batas dalam hal melindungi kedaulatan dan penduduk kami,” kata Duta Besar Utama Kementerian Luar Negeri Rusia Rodion Miroshnik kepada wartawan di Jenewa.
“Setiap tindakan yang mengancam kedaulatan kami akan mendapat respons tegas,” katanya dalam pertemuan di Kedutaan Besar Rusia.
Eksklave adalah bagian dari suatu wilayah negara yang secara geografis terpisah sepenuhnya dari daratan utama negara tersebut dan dikelilingi oleh wilayah satu atau beberapa negara asing.
Ketika ditanya apakah blokade terhadap Kaliningrad termasuk salah satu “garis merah” tersebut, Miroshnik kembali menegaskan bahwa “setiap tindakan” terhadap penduduk sipil Rusia akan dianggap sebagai ancaman terhadap kedaulatannya.
“Kaliningrad tidak berbeda dari wilayah lain di Federasi Rusia,” katanya, seraya menambahkan bahwa wilayah tersebut “mendapat perlindungan yang sama seperti bagian lain dari negara Rusia.”
Pernyataan itu disampaikan setelah Rusia memperingatkan NATO bahwa pihaknya dapat menggunakan senjata nuklir jika aliansi tersebut berupaya memutus akses ke Kaliningrad, eksklave Rusia di Laut Baltik yang berada di antara negara anggota NATO, Polandia dan Lithuania.
Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, Rabu, memastikan bahwa aliansi tersebut telah menerima komunikasi dari Rusia, tetapi menolak mengungkapkan isi komunikasi tersebut secara rinci.
Ia mendesak Moskow untuk “menghentikan ancaman nuklir” dan menegaskan bahwa NATO merupakan aliansi yang bersifat pertahanan.
Presiden Rusia Vladimir Putin juga memerintahkan langkah-langkah untuk memastikan keamanan Kaliningrad, menurut Penasihat Kremlin Nikolai Patrushev, yang memperingatkan akan adanya “respons yang tepat dan segera” terhadap setiap tindakan agresif.
Secara terpisah, ketika ditanya mengenai preferensi Rusia dalam proses pemilihan Sekretaris Jenderal PBB berikutnya, Miroshnik mengatakan dirinya tidak dapat menilai kandidat mana yang akan “lebih dapat diterima” atau “kurang dapat diterima” bagi Moskow.
Namun, ia mengatakan Rusia “menginginkan sekretaris jenderal berikutnya tidak bertindak dengan cara yang sama seperti Bapak (Antonio) Guterres.”
Masa jabatan kedua Guterres berakhir pada 31 Desember, dan penggantinya dijadwalkan mulai menjabat pada Januari 2027.
Penerjemah: Cindy Frishanti Octavia
