NADIKABAR.COM β€” Pemerintah mengusulkan penguatan peran Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dalam membangun kemitraan antara pelaku usaha besar dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui revisi Undang-Undang tentang Kadin.

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan penguatan peran tersebut menjadi salah satu usulan pemerintah dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kadin yang dibahas bersama Komisi VI DPR RI.

Penyerahan DIM dilakukan dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan pemerintah di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin.

β€œPemerintah mendukung peran Kadin dalam pendidikan dan pelatihan vokasi, penyusunan SKKNI (standar kompetensi kerja nasional Indonesia), transformasi digital, promosi investasi, kemitraan usaha besar dengan UMKM, serta pembinaan hubungan antara pelaku usaha dan pekerja,” kata Budi.

Pemerintah juga mengusulkan agar Kadin memfasilitasi pemberian keanggotaan bagi pelaku usaha yang mendaftarkan badan usaha atau mengurus perizinan perusahaan.

Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas keanggotaan dan jangkauan Kadin, khususnya bagi UMKM.

RUU Kadin merupakan inisiatif DPR untuk memperbarui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kadin.

Dalam pembahasannya, pemerintah menugaskan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Menteri Sekretaris Negara, serta Menteri Hukum untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut bersama DPR.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto mengatakan Kadin perlu diperkuat agar mampu menjadi jembatan antara dunia usaha dan kebijakan pemerintah, sekaligus memperkuat keterhubungan antara pelaku usaha besar dan UMKM.

Menurut dia, UMKM masih menghadapi tantangan produktivitas, akses pasar, serta pemenuhan standar global sehingga membutuhkan dukungan untuk meningkatkan daya saing.

β€œKadin perlu diperkuat agar tidak hanya berperan sebagai wadah komunikasi dan representasi dunia usaha, tetapi juga mampu menjadi jembatan antara dunia usaha dan kebijakan pemerintah, memperkuat keterhubungan antara pelaku usaha besar dan UMKM, serta memberikan manfaat nyata bagi anggotanya,” kata Adisatrya.