NADIKABAR.COM — Ketua Presidium Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Hindun Anisah mengusulkan penghapusan frasa "sudah kawin atau pernah kawin" sebagai salah satu kriteria pemilih dalam revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Hindun mengatakan ketentuan tersebut perlu dihapus karena status perkawinan tidak seharusnya menjadi dasar penentuan hak pilih seseorang, terutama bagi perempuan yang menikah pada usia anak melalui dispensasi perkawinan.

"Kalau kemudian terjadi perempuan yang menikah di usia di bawah ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu sekarang sudah 19 tahun, sementara dia menikah karena dispensasi, itu saya kira tidak bisa untuk menentukan pilihan," kata Hindun dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Panitia Kerja Penyusunan RUU Pemilu di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa.