Ia mencontohkan perempuan yang menikah pada usia 14 atau 15 tahun melalui dispensasi perkawinan. Menurut dia, status perkawinan tersebut tidak semestinya menjadi dasar untuk memberikan hak pilih kepada seseorang yang belum memenuhi ketentuan usia pemilih.

Selain penghapusan kriteria status perkawinan, pengajar Hukum Pemilihan Umum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Titi Anggraini mengusulkan agar batas minimal usia pemilih ditetapkan 18 tahun dari sebelumnya 17 tahun.

Titi mengatakan usulan tersebut mempertimbangkan batas usia anak yang berakhir pada usia 18 tahun serta praktik mayoritas negara di dunia yang menetapkan usia memilih pada batas tersebut.