NADIKABAR.COM — Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset DPR RI, Soedeson Tandra, mengatakan dalam pembahasan RUU Perampasan Aset diatur terkait Badan Pengelolaan Aset Rampasan. Badan tersebut akan bertanggung jawab kepada Presiden.

"Ya, jadi mekanisme di dalam undang-undang ini. Badan Pengelola aset itu adalah badan yang independen. Iya. Nah, itu akan di undang-undang ini kita menyatakan bahwa Presiden yang akan menentukan, mengangkat dengan persetujuan DPR," kata Tandra kepada wartawan Kamis (18/11/2026).

Anggota Komisi III DPR RI ini mengatakan pemerintah sempat mengusulkan dewan dalam pertimbangannya. Namun, DPR meminta sebagai badan supaya memiliki otoritas untuk memerintah.