Selain itu, anggota Komisi III DPR Rudianto Lallo mengungkapkan bahwa pembentukan badan khusus yang bertugas mengelola aset hasil perampasan akan bertanggung jawab kepada presiden. Menurut Rudianto, pembentukan badan khusus ini diperlukan agar aset-aset yang telah dirampas dapat dikelola melalui lembaga tersendiri.

"Ada badan khusus (perampasan aset) nanti yang akan dibentuk, menjadi kewenangan dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden," kata Rudianto dikutip dari laman resmi DPR RI.