NADIKABAR.COM — Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset DPR RI, Soedeson Tandra, mengatakan RUU Perampasan Aset akan mengatur pembentukan Badan Pengelolaan Aset Rampasan.

Lembaga itu nantinya bersifat independen dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Tandra mengatakan pengangkatan pimpinan badan tersebut akan dilakukan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Ketentuan itu menjadi bagian dari mekanisme yang diatur dalam RUU Perampasan Aset.

"Ya, jadi mekanisme di dalam undang-undang ini. Badan Pengelola aset itu adalah badan yang independen. Iya. Nah, itu akan di undang-undang ini kita menyatakan bahwa Presiden yang akan menentukan, mengangkat dengan persetujuan DPR," kata Tandra kepada wartawan Rabu (18/11).