Anggota Komisi III DPR itu menjelaskan, pemerintah sebelumnya mengusulkan pembentukan dewan untuk mengelola aset hasil perampasan. Namun, DPR menghendaki lembaga tersebut berbentuk badan agar memiliki kewenangan lebih kuat dalam menjalankan tugasnya.
Menurut Tandra, bentuk badan dinilai lebih efektif karena pimpinan memiliki otoritas untuk memberikan perintah kepada anggota.
"Jadi memang pemerintah mengusulkan dewan. Tapi kami DPR minta badan sehingga apa? Kalau ketua kan dia mungkin mekanisme memerintah anggota kan susah. Kalau kepala badan, dia punya otoritas untuk memerintah. Jadi bisa lebih efektif," kata dia.
Tandra mengatakan badan tersebut akan menjalankan sejumlah tugas, mulai dari menyimpan, merawat, hingga menjual aset yang telah dirampas. Status independen juga diperlukan untuk memastikan pengelolaan aset tidak dipengaruhi intervensi pihak lain.