Persoalan tersebut menjadi salah satu tantangan tata kelola perkotaan di Kota Surabaya, Jawa Timur. Pemerintah Kota Surabaya kini mengintensifkan pengawasan dan penertiban Rusunawa serta rumah kos yang tidak memenuhi ketentuan.

Langkah ini bukan semata-mata persoalan penyegelan atau penghentian operasional bangunan, melainkan menyangkut upaya menyeimbangkan hak masyarakat memperoleh tempat tinggal, tanggung jawab pengelola, kepentingan lingkungan, dan kewajiban pemerintah menjaga keteraturan kota.

Penyegelan 246 kamar Rusunawa oleh Satuan Polisi Pamong Praja Surabaya belum lama ini memperlihatkan persoalan kepatuhan dalam pengelolaan hunian milik pemerintah. Penindakan dilakukan karena penghuni menunggak sewa atau terjadi pengalihan hak penghunian. Masalah ini tidak semata-mata menjadi urusan administrasi antara pemerintah dan penyewa.

Rusunawa merupakan instrumen pemerintah membantu masyarakat berpenghasilan rendah yang belum memiliki rumah. Unit yang dibangun dengan sumber daya publik harus dimanfaatkan kelompok yang berhak. Ketika hak penghunian dialihkan tanpa mengikuti ketentuan, kesempatan warga yang membutuhkan untuk memperoleh hunian terjangkau dapat tergerus.