Skala pengelolaannya tidak kecil. Dokumen perencanaan Pemkot Surabaya mencatat hingga 2025 terdapat 26 Rusunawa, terdiri atas 109 blok dan 5.209 unit. Pada 2026, pemerintah merencanakan pemeliharaan dan rehabilitasi 10 bangunan untuk mempertahankan kelayakan hunian.
Angka tersebut menegaskan bahwa Rusunawa merupakan aset pelayanan publik yang membutuhkan pengelolaan berkelanjutan. Pengawasan harus mencakup ketepatan sasaran penghuni, pembayaran sewa, kondisi bangunan, serta kepastian hak dan kewajiban penyewa.
Penegakan kewajiban pembayaran perlu mempertimbangkan keadaan sosial penghuni. Tunggakan bisa terjadi karena kelalaian atau kesulitan ekonomi. Pemerintah perlu membedakan pengalihan hak secara tidak sah dan ketidakmampuan membayar karena keduanya membutuhkan penanganan berbeda.
Penyegelan dapat diperlukan untuk melindungi aset publik, tetapi harus didahului pendataan, pemberitahuan, pemeriksaan, dan kesempatan menyelesaikan kewajiban. Bagi keluarga yang kesulitan, pembayaran bertahap atau pendampingan sosial dapat dipertimbangkan.