NADIKABAR.COM — Tempat tinggal bukan sekadar ruang untuk berlindung, melainkan kebutuhan dasar yang menentukan kualitas hidup dan martabat manusia.
Di tengah pertumbuhan kota, meningkatnya mobilitas penduduk, serta keterbatasan kemampuan masyarakat memiliki rumah, berbagai pilihan hunian seperti rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) dan rumah kos menjadi bagian penting dalam menjawab kebutuhan tersebut.
Namun, penyediaan hunian tidak cukup hanya mempertimbangkan jumlah kamar dan keterjangkauan biaya. Aspek keselamatan bangunan, kepastian perizinan, kelayakan lingkungan, serta ketertiban pengelolaan juga harus menjadi perhatian.
Hunian yang dibangun tanpa memperhatikan aturan dan daya dukung kawasan berpotensi menghadirkan persoalan baru, mulai dari ancaman keselamatan hingga terganggunya kenyamanan masyarakat sekitar.
Persoalan tersebut menjadi salah satu tantangan tata kelola perkotaan di Kota Surabaya, Jawa Timur. Pemerintah Kota Surabaya kini mengintensifkan pengawasan dan penertiban Rusunawa serta rumah kos yang tidak memenuhi ketentuan.
Langkah ini bukan semata-mata persoalan penyegelan atau penghentian operasional bangunan, melainkan menyangkut upaya menyeimbangkan hak masyarakat memperoleh tempat tinggal, tanggung jawab pengelola, kepentingan lingkungan, dan kewajiban pemerintah menjaga keteraturan kota.
Penyegelan 246 kamar Rusunawa oleh Satuan Polisi Pamong Praja Surabaya belum lama ini memperlihatkan persoalan kepatuhan dalam pengelolaan hunian milik pemerintah. Penindakan dilakukan karena penghuni menunggak sewa atau terjadi pengalihan hak penghunian. Masalah ini tidak semata-mata menjadi urusan administrasi antara pemerintah dan penyewa.
Rusunawa merupakan instrumen pemerintah membantu masyarakat berpenghasilan rendah yang belum memiliki rumah. Unit yang dibangun dengan sumber daya publik harus dimanfaatkan kelompok yang berhak. Ketika hak penghunian dialihkan tanpa mengikuti ketentuan, kesempatan warga yang membutuhkan untuk memperoleh hunian terjangkau dapat tergerus.
Skala pengelolaannya tidak kecil. Dokumen perencanaan Pemkot Surabaya mencatat hingga 2025 terdapat 26 Rusunawa, terdiri atas 109 blok dan 5.209 unit. Pada 2026, pemerintah merencanakan pemeliharaan dan rehabilitasi 10 bangunan untuk mempertahankan kelayakan hunian.
Angka tersebut menegaskan bahwa Rusunawa merupakan aset pelayanan publik yang membutuhkan pengelolaan berkelanjutan. Pengawasan harus mencakup ketepatan sasaran penghuni, pembayaran sewa, kondisi bangunan, serta kepastian hak dan kewajiban penyewa.
Penegakan kewajiban pembayaran perlu mempertimbangkan keadaan sosial penghuni. Tunggakan bisa terjadi karena kelalaian atau kesulitan ekonomi. Pemerintah perlu membedakan pengalihan hak secara tidak sah dan ketidakmampuan membayar karena keduanya membutuhkan penanganan berbeda.
Penyegelan dapat diperlukan untuk melindungi aset publik, tetapi harus didahului pendataan, pemberitahuan, pemeriksaan, dan kesempatan menyelesaikan kewajiban. Bagi keluarga yang kesulitan, pembayaran bertahap atau pendampingan sosial dapat dipertimbangkan.