NADIKABAR.COM — Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menjelaskan alasan illicit enrichment tidak dimasukkan ke dalam Undang-Undang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang sudah disahkan. Dia menyebut keputusan itu sudah melalui berbagai pertimbangan.
Ia awalnya menjelaskan pengertian illicit enrichment. Dia menyebut illicit enrichment konsep meminta pertanggungjawaban atas tidak sebandingnya kenaikan kekayaan dengan penghasilan sahnya.
"Terkait tidak dimasukkannya ketentuan tersebut dalam UU Perampasan Aset, keputusan ini sudah melalui berbagai pertimbangan, baik dari aspek HAM, kajian akademis, maupun karakter UU ini sebagai instrumen hukum formil," kata Sahroni saat dihubungi, Minggu (22/11/2026).
Dia menyebut tidak semua negara mengadopsi konsep illicit enrichment. Karena itu, menurutnya, perlu kajian yang cermat untuk menerapkan konsep tersebut.
"Apalagi, tidak semua negara mengadopsi konsep illicit enrichment, sehingga penerapannya juga perlu dikaji secara cermat," ucap dia.
Dalam pembahasannya, Sahroni menyebut pihaknya juga sudah mendengar masukan dan pertimbangan dari berbagai pakar, akademisi, praktisi hukum, hingga kalangan mahasiswa. "Prinsipnya, kita ingin UU Perampasan Aset menjadi instrumen yang kuat dan efektif untuk memulihkan aset hasil kejahatan, tanpa mengabaikan prinsip HAM dan kepastian hukum," imbuh dia.
Sebelumnya, DPR telah mengesahkan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menjelaskan mengenai tidak dimuatnya ketentuan illicit enrichment atau peningkatan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya.
"Gaungnya belum reda ketika kritik berdatangan. Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai ada perlakuan tebang pilih. Prof. Dr. Mahfud MD menyebut roh undang-undang ini hampa. Sebagian kritik itu bermuara pada satu soal: tidak dimuatnya ketentuan illicit enrichment, yakni peningkatan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya," kata Habiburokhman dalam keterangan yang diterima, Sabtu (21/11).
Komisi III DPR RI, kata Habiburokhman, berterima kasih atas semua kritik itu. Dia juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat sipil, akademisi, pegiat antikorupsi, mahasiswa, dan insan pers yang terus mengawal undang-undang ini sejak masih berupa rancangan.
Habiburokhman menjelaskan bahwa tidak memuat illicit enrichment bukan berarti meninggalkan cita-cita memiskinkan koruptor. Dia mengatakan asas yang menjadi jiwa undang-undang ini tidak bergeser sedikit pun: kejahatan tidak boleh menguntungkan pelakunya, crime does not pay.
"Asas itu hidup dalam pasal-pasal yang konkret. Negara kini dapat merampas aset hasil korupsi melalui putusan pidana maupun tanpa putusan pidana. Jalur kedua inilah yang selama ini absen. Berkali-kali pemulihan aset negara membentur tembok karena tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, atau tak bisa dihadirkan ke persidangan. Kini, dalam keadaan seperti itu, aset bernilai paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tetap bisa dikejar," ujar dia.
Dia menambahkan bahwa jangkauan UU Perampasan Aset ini melebar. Selain korupsi, kata dia, undang-undang ini menyasar narkotika, terorisme, penyelundupan, perdagangan orang, serta penipuan dan penggelapan yang berbasis teknologi informasi dan/atau merugikan perekonomian masyarakat luas.
"Ancaman pidana mati bagi koruptor dalam keadaan tertentu tetap ditegaskan. Semua ketentuan itu berlaku bagi siapa saja tanpa memandang jabatan, termasuk penyelenggara negara. Bagi kami, pemiskinan koruptor adalah tujuan, bukan sekadar mekanisme. Tujuan itu tetap bisa dicapai, baik lewat jalur pidana (in persona) maupun nonpidana (in rem)," ujar dia.
Habiburokhman mengatakan bahwa keputusan untuk tidak memuat illicit enrichment juga tidak diambil di ruang hampa. Selama pembahasan, Komisi III menggelar sedikitnya 87 rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan berbagai unsur masyarakat.
"Suara yang masuk tidak seragam. Ada yang mendesak agar illicit enrichment dimuat, dan pandangan itu kami timbang sungguh- sungguh. Namun, tak sedikit pula akademisi, organisasi advokat, dan mahasiswa yang dengan jernih menyarankan sebaliknya," ujar dia.
"Guru Besar Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Said Karim, menyampaikannya tanpa tedeng aling-aling dalam rapat dengar pendapat umum Komisi III pada 26 Oktober 2026. 'Saya mengusulkan ketentuan Illicit Enrichment tidak diatur dalam RUU Perampasan Aset', katanya," imbuh Habiburokhman.