Said juga mengapresiasi langkah OJK dalam memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran di pasar modal. Sepanjang Januari hingga Oktober 2026, tercatat 835 pihak telah dikenai sanksi dan tindakan penegakan hukum.
Menurutnya, konsistensi penegakan aturan diperlukan untuk memastikan pasar modal berjalan secara transparan dan memberikan perlindungan yang lebih baik kepada investor.
Tak hanya menyasar emiten dan pelaku pasar, reformasi juga menyentuh struktur kelembagaan BEI melalui kebijakan demutualisasi.
Melalui kebijakan tersebut, kepemilikan saham BEI tidak lagi terbatas pada anggota bursa, tetapi juga membuka kesempatan bagi investor nonanggota, baik perorangan maupun badan hukum.
Said menilai perubahan itu dapat memperluas ruang pengawasan dan koreksi terhadap kebijakan pengelolaan bursa.
Ia pun berharap seluruh agenda reformasi dapat dijalankan secara konsisten sehingga mampu menjawab berbagai catatan lembaga indeks global terhadap pasar modal Indonesia.
"Kalau kita fair menjalankan reformasi pasar modal, yang menjadi harapan semua pihak, seharusnya BEI tidak lagi dihadapkan pada ancaman pengucilan, lebih dari Itu harusnya mendapat apresiasi, setidaknya rating kembali positif meskipun tetap pada area emerging market," ujar Said.
Menurutnya, pembenahan yang telah dilakukan OJK dan BEI perlu terus dipantau implementasinya agar kepercayaan pasar dapat pulih secara berkelanjutan.
Dengan berbagai langkah tersebut, reformasi pasar modal diharapkan tidak hanya menjadi respons terhadap tekanan eksternal, tetapi juga menjadi fondasi bagi terciptanya pasar yang lebih sehat, transparan, dan kompetitif di masa mendatang.
