NADIKABAR.COM — Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah mengapresiasi langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam melakukan reformasi pasar modal.
Berbagai pembenahan yang dilakukan dinilai menjadi langkah penting untuk memperkuat tata kelola bursa sekaligus memulihkan kepercayaan investor domestik maupun asing.
Menurut Said, reformasi tersebut menunjukkan komitmen otoritas pasar modal dalam menjawab berbagai catatan lembaga penyedia indeks global terkait transparansi kepemilikan saham, keterbukaan informasi, hingga praktik perdagangan saham.
Ia menilai pembenahan tersebut penting setelah pasar modal Indonesia menghadapi tekanan sepanjang setahun terakhir. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami koreksi tajam, bahkan sempat menyentuh level 4.904 setelah sebelumnya berada di posisi tertinggi 9.134 pada awal tahun.
Kondisi tersebut turut memberikan tekanan psikologis kepada investor, terutama investor pemula dan ritel yang mengalami penurunan nilai portofolio.
Meski demikian, Said melihat tekanan yang terjadi harus menjadi momentum untuk memperkuat fondasi pasar modal Indonesia agar semakin transparan, kredibel, dan mampu bersaing di tingkat global.
"Kita perlu memperbaiki berbagai isu yang menjadi atensi sejumlah lembaga penyedia indeks. Sebab merekalah yang menjadi rujukan investor asing," ujar Said dalam keterangannya, Senin (9/11).
Ia menegaskan, upaya mengembalikan kepercayaan investor asing tidak hanya penting bagi perkembangan pasar modal, tetapi juga berkaitan dengan persepsi terhadap fundamental ekonomi Indonesia.
Kepercayaan investor terhadap pasar modal, menurutnya, dapat memberikan sentimen positif terhadap investasi di Surat Berharga Negara (SBN) hingga membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
"Kepercayaan investor asing pada BEI bukan sekedar urusan membangun pasar modal kita, tetapi cerminan yang lebih besar lagi terhadap fundamental makro ekonomi Indonesia," katanya.
Di tengah tekanan pasar, Said juga menyoroti perkembangan positif dari sisi investor domestik. Berdasarkan data Oktober 2026, jumlah investor pasar modal mencapai 33,5 juta single investor identification (SID), meningkat 65 persen dibandingkan akhir 2025.
Pertumbuhan juga terlihat pada investor reksa dana yang mencapai 32,19 juta SID atau meningkat 68 persen. Sementara itu, investor saham dan obligasi tercatat sebanyak 10,36 juta SID, tumbuh 21 persen dibandingkan akhir tahun lalu.
Menurut Said, pertumbuhan tersebut menjadi sinyal bahwa minat masyarakat terhadap pasar modal Indonesia masih terjaga, meskipun bursa tengah menghadapi berbagai tantangan.
Lebih dari 70 persen investor pasar modal bahkan berasal dari kelompok usia di bawah 40 tahun. Kondisi ini menunjukkan besarnya partisipasi generasi muda dalam memperkuat basis investor domestik.
Ia menilai pertumbuhan investor dalam negeri tersebut dapat menjadi kekuatan penyangga pasar modal Indonesia dalam jangka panjang.
Di sisi lain, Said mengakui investor asing masih memiliki pengaruh besar terhadap pergerakan pasar karena besarnya komposisi aset yang mereka miliki. Karena itu, pembenahan tata kelola menjadi salah satu kunci untuk kembali menarik minat investor global.
Said menilai OJK dan BEI telah menjalankan berbagai langkah pembenahan untuk merespons masukan lembaga penyedia indeks global. Salah satunya melalui penerapan ketentuan free float minimal 15 persen bagi emiten baru sejak April 2026, yang kemudian diberlakukan secara bertahap bagi emiten lama.
Selain itu, BEI, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dan OJK juga menerapkan granularitas klasifikasi investor dari sembilan kategori menjadi 39 subklasifikasi investor. Langkah tersebut disertai pengumuman High Shareholding Concentration (HSC) untuk meningkatkan keterbukaan informasi kepemilikan saham.
Said juga mengapresiasi langkah OJK dalam memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran di pasar modal. Sepanjang Januari hingga Oktober 2026, tercatat 835 pihak telah dikenai sanksi dan tindakan penegakan hukum.
Menurutnya, konsistensi penegakan aturan diperlukan untuk memastikan pasar modal berjalan secara transparan dan memberikan perlindungan yang lebih baik kepada investor.
Tak hanya menyasar emiten dan pelaku pasar, reformasi juga menyentuh struktur kelembagaan BEI melalui kebijakan demutualisasi.
Melalui kebijakan tersebut, kepemilikan saham BEI tidak lagi terbatas pada anggota bursa, tetapi juga membuka kesempatan bagi investor nonanggota, baik perorangan maupun badan hukum.
Said menilai perubahan itu dapat memperluas ruang pengawasan dan koreksi terhadap kebijakan pengelolaan bursa.
Ia pun berharap seluruh agenda reformasi dapat dijalankan secara konsisten sehingga mampu menjawab berbagai catatan lembaga indeks global terhadap pasar modal Indonesia.
"Kalau kita fair menjalankan reformasi pasar modal, yang menjadi harapan semua pihak, seharusnya BEI tidak lagi dihadapkan pada ancaman pengucilan, lebih dari Itu harusnya mendapat apresiasi, setidaknya rating kembali positif meskipun tetap pada area emerging market," ujar Said.
Menurutnya, pembenahan yang telah dilakukan OJK dan BEI perlu terus dipantau implementasinya agar kepercayaan pasar dapat pulih secara berkelanjutan.
Dengan berbagai langkah tersebut, reformasi pasar modal diharapkan tidak hanya menjadi respons terhadap tekanan eksternal, tetapi juga menjadi fondasi bagi terciptanya pasar yang lebih sehat, transparan, dan kompetitif di masa mendatang.
