NADIKABAR.COM — Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah, menilai sosok ideal wakil presiden (wapres) adalah tokoh dari kelompok politik besar di parlemen yang memiliki ikatan penuh dengan presiden. Penilaian itu disampaikan dalam keterangan tertulis menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan wapres.
Said menjelaskan, jabatan wapres kini kosong setelah Gibran mengajukan pengunduran diri. Pasal 8 ayat 2 UUD 1945 mengatur MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih wapres dari dua calon yang diusulkan presiden.
Dengan ketentuan tersebut, Indonesia dipastikan memiliki wapres baru sebelum 12 Januari 2027.
"Sesuai konstitusi di atas, presidenlah yang memegang mandat untuk menentukan calon wakil presiden. Itu artinya, pemilihan wakil presiden nanti dalam kerangka rezim pemerintahan, bukan rezim pemilu," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (13/11).
Karena berwenang mengajukan calon, presiden pula yang memahami kebutuhan sosok wapres yang diinginkannya. Dalam kerangka itu, presiden dapat memilih calon dari tokoh di dalam koalisi, di luar koalisi, atau yang sama sekali bukan dari kelompok politik, seperti profesional, teknokrat, ulama, maupun budayawan.
Menurut Said, setiap latar belakang memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Jika presiden memilih dari internal koalisi, terutama kader Gerindra, presiden tidak perlu mengkhawatirkan risiko politik seperti berseberangan jalan.
Presiden juga dapat mengajukan tokoh di lingkar presiden yang bukan bagian dari Gerindra. Pilihan dari koalisi yang bukan kader Gerindra masih dapat dipertimbangkan berdasarkan kekuatan politiknya di DPR atau kemampuan teknokrasinya.
Adapun opsi dari luar koalisi, kata Said, dapat diambil dengan pertimbangan kebutuhan membangun persatuan dan membulatkan dukungan politik, baik di DPR maupun di luar DPR. Opsi ketiga adalah sosok yang tidak terafiliasi dengan kelompok politik dan murni berasal dari kalangan profesional, ulama, atau budayawan.
"Dari ketiga opsi tersebut, idealnya calon wapres dari kelompok politik, tetapi bisa memiliki bonding penuh dengan presiden. Bisa memahami karakter presiden, dan menempatkan sekaligus tahu diri sebagai wapres," ucap dia.
Sosok itu, menurutnya, berasal dari kelompok politik yang besar di parlemen, bahkan jika perlu yang terbesar. Ia juga harus memiliki kecakapan dan rekam jejak di pemerintahan agar pengalamannya dapat membantu presiden menyukseskan pemerintahan.
Said menambahkan, wapres semestinya mampu melengkapi sisi kepemimpinan nasional. Ia diharapkan membantu merumuskan peta masalah strategis serta memberikan way out bagi presiden dalam jangka pendek maupun menengah, tetap dalam kredo politik presiden.
"Namun satu hal yang sangat penting, meskipun dari kelompok politik, tidak menjadi pesaing, atau matahari kembar kepemimpinan nasional," tegasnya.
Said menyebut duet presiden dan wapres tersebut dapat kembali berpasangan pada Pemilu 2029. Dengan begitu, jejak keberhasilan pembangunan lebih terasa oleh rakyat.
Menurutnya, opsi tersebut paling ideal karena pemerintahan dapat lebih fokus menyelesaikan persoalan mendasar rakyat. Pemerintahan juga dinilai mampu menghadapi tantangan global dan menjadikan kepemimpinan nasional sebagai kekuatan strategis pembangunan.
"Namun semua itu berpulang ke presiden. Beliaulah yang paling paham apa yang dibutuhkannya," kata dia.
Ia menyebut pemahaman presiden itu setidaknya bersumber dari perjalanan dua tahun pemerintahan yang dipimpinnya. Selain itu, presiden juga mempertimbangkan tantangan masalah yang harus diselesaikan ke depan.
