NADIKABAR.COM — Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah menyampaikan pandangannya mengenai sosok ideal untuk mengisi posisi wakil presiden setelah Gibran Rakabuming Raka mengajukan pengunduran diri. Menurutnya, presiden memiliki kewenangan untuk menentukan calon wakil presiden yang dinilai sesuai dengan kebutuhan pemerintahan.
Said menjelaskan, mekanisme pengisian jabatan wakil presiden yang kosong telah diatur dalam konstitusi. Berdasarkan Pasal 8 Ayat 2 UUD 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) harus menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dalam waktu paling lambat 60 hari.
"Itu artinya sebelum 12 Januari 2027 kita sudah pasti memiliki wakil presiden baru. Sesuai konstitusi di atas, presidenlah yang memegang mandat untuk menentukan calon wakil presiden. Itu artinya, pemilihan wakil presiden nanti dalam kerangka rezim pemerintahan, bukan rezim pemilu," kata Said dalam keterangannya, Jumat (13/11/2026).
Dengan mekanisme tersebut, Said menilai presiden memiliki keleluasaan untuk menentukan sosok yang akan mendampinginya. Calon wakil presiden tidak harus berasal dari partai politik pendukung pemerintah, tetapi juga bisa berasal dari kalangan profesional, teknokrat, ulama hingga budayawan.
"Karena presiden yang berwenang mengajukan calon, maka presiden pula yang memahami kebutuhan sosok wapres yang diinginkan oleh beliau. Karena mekanisme pemilihan dalam kerangka rezim pemerintahan, presiden dapat memilih calon wapres bisa berasal dari mana pun, baik dari tokoh di dalam koalisi pemerintahan, maupun sosok dari luar koalisi beliau, bahkan tokoh yang sama sekali tidak berasal dari kelompok politik, seperti kelompok profesional, teknokrat, ulama maupun budayawan," ujarnya.
Said kemudian memaparkan sejumlah opsi yang dapat dipertimbangkan presiden. Pertama, memilih sosok dari internal koalisi pemerintahan, termasuk kader Gerindra maupun tokoh yang berada di lingkaran pemerintahan.
Menurutnya, pilihan tersebut memiliki kelebihan karena dapat meminimalkan risiko perbedaan arah politik di tengah pemerintahan. Selain itu, presiden juga bisa mempertimbangkan kekuatan politik calon di parlemen serta kemampuan teknokrasi yang dimiliki.
"Ketiga latar belakang pastinya memiliki kelebihan dan kelemahan masing masing. Jika Presiden memilih dari internal koalisinya, apalagi dari kader Gerindra sendiri, pastinya presiden tidak akan khawatir terkait resiko resiko politik, seperti berseberang jalan. Selain kader Gerindra, presiden juga dapat mengajukan tokoh internal yang menjadi lingkar presiden namun bukan bagian dari Gerindra," tuturnya.
"Atau presiden memilih dari koalisinya tetapi bukan kader Gerindra. Dari internal koalisi pun masih bisa ditimbang lagi, karena kekuatan politiknya di DPR, ataukah sosok politik tetapi memiliki kemampuan teknokrasi. Masing masing opsi juga ada plus dan minusnya," lanjut Said.
