Opsi kedua, kata Said, presiden dapat memilih sosok dari luar koalisi pemerintahan. Langkah tersebut bisa menjadi pertimbangan untuk memperkuat persatuan sekaligus memperluas dukungan politik pemerintah.
"Presiden juga bisa mengambil opsi kedua yakni mengambil sosok dari luar koalisi beliau. Opsi ini diambil dengan pertimbangan kebutuhan membangun persatuan, dan membulatkan dukungan politik baik di DPR maupun luar DPR," ungkapnya.
Sementara itu, opsi ketiga adalah memilih calon dari kalangan nonpolitik. Sosok profesional, ulama, maupun budayawan dapat menjadi alternatif apabila dinilai sesuai dengan kebutuhan kepemimpinan nasional.
"Bahkan presiden bisa menempuh pilihan ketiga, yakni mengambil sosok yang calon wapres yang tidak terafiliasi kelompok politik, murni dari kalangan profesional, ulama, bahkan bisa juga budayawan, yang sesuai kebutuhan presiden," ujarnya.
Dari ketiga opsi tersebut, Said menilai sosok ideal untuk mendampingi presiden sebaiknya berasal dari kelompok politik yang memiliki kekuatan besar di parlemen. Namun, calon tersebut juga harus memiliki kedekatan dan kesamaan arah kepemimpinan dengan presiden.
"Dari ketiga opsi tersebut, idealnya calon wapres dari kelompok politik, tetapi bisa memiliki bonding penuh dengan presiden. Bisa memahami karakter presiden, dan menempatkan sekaligus tahu diri sebagai wapres," katanya.
Ia juga menilai pengalaman di pemerintahan menjadi salah satu pertimbangan penting. Dengan begitu, wakil presiden tidak hanya memiliki kekuatan politik, tetapi juga kecakapan untuk membantu presiden menjalankan pemerintahan.
"Sosok itu dari kelompok politik yang besar di parlemen, bahkan kalau perlu yang terbesar di parlemen, tetapi memiliki kecakapan dan rekam jejak di pemerintahan, sehingga pengalamannya bisa digunakan untuk membantu presiden menyukseskan pemerintahannya," jelasnya.
