NADIKABAR.COM — Direktur Utama sekaligus pemilik PT Artha Jaya Leonindo, Joko Mulyono, mengaku rutin menyetor Rp 80-130 juta untuk mengurus izin tinggal warga negara asing (WNA) ke Ditjen Imigrasi. Joko mengaku dimintai biaya tambahan tidak resmi sebesar Rp 1 juta untuk pengurusan setiap permohonan izin tinggal.
Hal itu disampaikan Joko Mulyono saat menjadi saksi kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan izin tinggal WNA di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (17/11/2026). Joko bersaksi untuk terdakwa eks Wamen Imipas Silmy Karim dkk.
Joko mengatakan saat itu permohonan izin tinggal dari Izin Tinggal Kunjungan (ITK) ke Izin Tinggal Terbatas (ITAS) yang diurusnya tak kunjung disetujui Ditjen Imigrasi. Dia mengatakan terdakwa Tessar Bayu Setyaji selaku Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi kemudian mengatakan ada biaya tambahan Rp 1 juta/permohonan.
"Lalu apa yang saksi lakukan setelah itu? Ada laporan bahwa ada pengajuan yang tidak disetujui?" tanya jaksa.
"Betul. Jadi waktu itu saya apa menemui dengan Pak Tessar, menanyakan bagaimana, Pak, kok belum ini, belum, belum selesai. Seingat saya Pak Tessar menyampaikan ada biaya tambahan, Pak, kurang lebih Rp 1 juta," jawab Joko.
"Rp 1 juta untuk setiap pengajuan atau untuk setiap tenaga kerja asing?" tanya jaksa.
"Per permohonan, Pak, per TKA," jawab Joko.
Joko mengatakan terdakwa Juniadi Sri Priambudi selaku Ketua Tim Alih Status ITAS kemudian menghubungi mantan karyawannya bernama Nur Adib terkait mekanisme pembayaran biaya tambahan di luar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tersebut. Lalu, Nur melapor ke Joko tentang berapa uang yang harus dibayarkan ke Ditjen Imigrasi sesuai laporan atau permintaan Juniadi.