Joko mengaku rutin menyetor uang Rp 80-130 juta untuk mengurus permohonan izin tinggal tersebut. Dia mengatakan pembayaran itu dilakukan kadang satu bulan atau dua bulan sesuai permintaan Juniadi.
"Berapa besaran nominal yang biasanya diminta oleh Juniadi, disampaikan oleh Juniadi kepada Nur Adib?" tanya jaksa.
"Sangat bervariasi, Pak. Seingat saya antara Rp 80 sampai 130 (juta), Pak," jawab Joko.
Joko mengatakan pembayaran dilakukan secara tunai bukan transfer sejak pertengahan tahun 2022 sampai pertengahan tahun 2025. Dia mengaku meminta bayaran ke kliennya sebesar Rp 2,5 juta yang nantinya diambil Rp 1 juta untuk pembayaran ke Ditjen imigrasi.
Joko mengaku memenuhi permintaan biaya tambahan itu karena terpaksa dan khawatir permohonan izin tinggalnya tak diurus pihak Ditjen Imigrasi. Dia juga mengaku takut mendapat komplain dari klien jika permohonan izin tinggal tersebut tak kunjung terbit.
"Produk ketika disetujui itu seperti apa?" tanya jaksa.
"Itu nanti setelah persetujuan alih status, akan mendapatkan KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas), Pak. Izin tinggal izin tinggal terbatas," jawab Joko.
Dalam perkara ini, Silmy didakwa memeras pemohon dokumen keimigrasian terkait izin tinggal WNA total senilai Rp 168,9 miliar. Jaksa mengatakan Silmy menerima bagian Rp 1,2 miliar.