NADIKABAR.COM — Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) di sidang pleno II Muktamar ke-35 NU. Dalam kesempatan itu, ia menyebut NU harus berhubungan dengan politik.
Sidang pleno II PBNU digelar di halaman Gedung Serba Guna (GSG) KH Hasbullah Said, Pondok Pesantren (PP) Bahrul Ulum, Jombang sore sejak pukul 14.30 hingga 17.30 WIB.
Dari total 3.441 peserta yang terdaftar, tak sampai 600 orang yang menghadiri sidang pleno ini. Gus Yahya menyampaikan secara lisan maupun tertulis LPJ PBNU.
Turut hadir sidang pleno Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar, Sekjen PBNU sekaligus Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, serta jajaran pengurus PBNU.
Pada poin agenda reposisi NU dalam politik dan kekuasaan, Gus Yahya menjelaskan kedudukan politik warga Nahdliyin berhak untuk dipilih, memilih, serta berhak menduduki jabatan tertentu. Namun, ia menekankan harus ada pembedaan tim redaksi politik pribadi warga Nahdliyin dengan politik kelembagaan dari Jamiyah NU.
"Jamiyah ini (Nahdlatul Ulama) jelas harus berhubungan dengan politik. Karena kita punya kepedulian kepada nasib orang banyak. Yaitu sekurang-kurangnya jemaah kita sendiri dan juga masyarakat luas. Sementara kehidupan jemaah dan masyarakat luas ini ditentukan oleh kebijakan-kebijakan politik," kata Gus Yahya, Jumat (28/8/2026).
Ketua Umum PBNU 2021-2026 hasil Muktamar ke-34 NU di Lampung ini menegaskan, politik jamiyah tidak boleh dijalankan menjadi poltik kekuasaan. Tapi politik kebangsaan dengan prinsip-prinsip moral dan nilai dasar dari agama dan akhlak.
"Nilai-nilai dasar dari politik kebangsaan NU adalah persatuan, keadilan, kesejahteraan, kemerdekaan, supremasi hukum dan kemaslahatan untuk seluruh masyarakat. NU harus berdiri pada posisi itu," tandasnya.
