Dari sisi investor dan pelaku pasar, diskusi akan menyoroti peluang partisipasi investor lokal maupun ritel, termasuk bagaimana masyarakat bisa ikut mengawasi proyek yang dibiayai obligasi daerah.

Sementara itu, perwakilan Pemerintah Daerah akan membedah berbagai bekal dan prasyarat teknis sebelum menerbitkan surat utang di pasar modal.

Bekal tersebut mencakup kesiapan tata kelola keuangan, transparansi APBD, pencapaian opini audit BPK yang baik, kesiapan SDM pengelola utang daerah, hingga mitigasi risiko agar pembayaran pokok dan kupon obligasi berjalan tepat waktu tanpa membebani fiskal di masa depan.

Di sisi lain, OJK dan pelaku pasar juga akan mengulas ekosistem perlindungan investor serta opsi penjaminan, sedangkan kalangan akademisi membedah indikator kelayakan proyek yang bersifat produktif dan menghasilkan pendapatan (revenue-generating projects).

Penyerahan Naskah Akademik RUU Obligasi Daerah ke DPR RI

Selain panel diskusi, momentum utama sarasehan di Jakarta ini adalah prosesi penyerahan dokumen Naskah Akademik Obligasi Daerah dari MPR RI kepada DPR RI pada hari pertama penyelenggaraan.