Dokumen tersebut merupakan hasil kompilasi data, kajian, dan masukan lapangan yang dihimpun oleh Tim Penyusun Naskah Akademik RUU Obligasi Daerah Fraksi Golkar MPR RI dari rangkaian sarasehan sebelumnya di berbagai daerah.

Penyerahan naskah akademik ini diharapkan segera ditindaklanjuti DPR RI bersama pemerintah dalam pembahasan regulasi.

Hadirnya payung hukum khusus setingkat undang-undang dinilai krusial untuk memperkuat aturan yang sudah ada dalam Pasal 154 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Kepastian hukum tersebut diperlukan guna menjamin keberlanjutan komitmen proyek lintas periode kepemimpinan kepala daerah sekaligus memberi rasa aman bagi investor dan masyarakat.

Jangan lewatkan pembahasan lengkap mengenai prospek obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan dan instrumen investasi publik. Saksikan live streaming Sarasehan Nasional MPR RI pada 18-19 November 2026 mulai pukul 09:00 WIB hanya di NadiKabar. Ikuti rangkaian berita dan pembahasan selengkapnya hanya di NadiKabar!