NADIKABAR.COM — Keterbatasan kapasitas fiskal menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan pembangunan dan pelayanan publik. Di tengah tingginya ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat serta kebijakan efisiensi anggaran, daerah dituntut mencari sumber pembiayaan alternatif agar program pembangunan tetap berjalan.
Salah satu opsi yang dapat dimanfaatkan adalah obligasi daerah. Instrumen pembiayaan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ini dinilai berpotensi membuka sumber pendanaan baru bagi pemerintah daerah, sekaligus mendorong kemandirian fiskal.
Merespons Hal Ini, Fraksi Golkar MPR RI Bersama NadiKabar Menggelar Sarasehan Nasional Tentang Obligasi Daerah. Mengusung Tema 'Obligasi Daerah Sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik', kegiatan ini akan berlangsung di Jakarta, pada 18-19 November 2026.
Forum tersebut akan mempertemukan perwakilan Pemerintah Daerah, Otoritas Jasa Keuangan, Komisi XI DPR RI, Akademisi, pelaku pasar hingga investor praktisi untuk membahas kesiapan penerbitan Obligasi Daerah di tengah tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah.
