Dari sisi legislatif, Komisi XI DPR RI akan memberikan pandangan mengenai penguatan kerangka hukum Obligasi Daerah. Hal ini termasuk urgensi pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Obligasi Daerah sebagai landasan hukum yang lebih komprehensif bagi pemerintah daerah dalam mengakses pembiayaan alternatif.
Kalangan akademisi juga akan memberikan kajian mengenai kelayakan penerbitan Obligasi Daerah, mulai dari kapasitas fiskal, kemampuan pembayaran, kelayakan proyek, hingga risiko gagal bayar. Di sisi lain, para pelaku pasar dan investor akan membahas kesiapan ekosistem pasar modal, mulai dari penjamin emisi, lembaga pemeringkat, wali amanat, hingga mekanisme distribusi dan perdagangan obligasi.
Melalui forum ini, pengembangan Obligasi Daerah diharapkan dapat dikaji secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi regulasi, tetapi juga kesiapan kelembagaan, kapasitas fiskal, kelayakan proyek, dan minat pasar.
Jangan lewatkan pembahasan menarik mengenai peluang hingga tantangan pembiayaan melalui Obligasi Daerah di Sarasehan Nasional. Saksikan secara live streaming pada Rabu dan Kamis, 18-19 November 2026 mulai pukul 09.00 WIB, di NadiKabar. Jangan lupa ikuti rangkaian berita dan pembahasan selengkapnya hanya di NadiKabar!
