NADIKABAR.COM — Keterbatasan kapasitas fiskal menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan pembangunan dan pelayanan publik. Di tengah tingginya ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat serta kebijakan efisiensi anggaran, daerah dituntut mencari sumber pembiayaan alternatif agar program pembangunan tetap berjalan.
Salah satu opsi yang dapat dimanfaatkan adalah obligasi daerah. Instrumen pembiayaan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ini dinilai berpotensi membuka sumber pendanaan baru bagi pemerintah daerah, sekaligus mendorong kemandirian fiskal.
Merespons Hal Ini, Fraksi Golkar MPR RI Bersama NadiKabar Menggelar Sarasehan Nasional Tentang Obligasi Daerah. Mengusung Tema 'Obligasi Daerah Sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik', kegiatan ini akan berlangsung di Jakarta, pada 18-19 November 2026.
Forum tersebut akan mempertemukan perwakilan Pemerintah Daerah, Otoritas Jasa Keuangan, Komisi XI DPR RI, Akademisi, pelaku pasar hingga investor praktisi untuk membahas kesiapan penerbitan Obligasi Daerah di tengah tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah.
Forum ini akan menghadirkan tiga sesi diskusi bersama sejumlah gubernur, akademisi, hingga pelaku pasar. Sesi diskusi pertama dijadwalkan pada Rabu 18 November 2026 pukul 13.00-15.30 WIB. Selanjutnya, sesi diskusi kedua dan ketiga akan digelar pada Kamis 19 November 2026 pukul 09.00-12.00 WIB dan 13.00-15.30 WIB.
Kupas Tuntas Peluang hingga Tantangan Pembiayaan Lewat Obligasi Daerah
Dalam sarasehan tersebut, pemerintah daerah akan membahas strategi memperluas sumber pembiayaan di luar Pendapatan Asli Daerah (PAD) rutin. Selain itu, kesiapan tata kelola keuangan daerah, transparansi APBD, kualitas sumber daya manusia, serta kemampuan membayar kembali pokok dan kupon obligasi juga menjadi materi pembahasan.
Sarasehan ini juga akan mengulas peran OJK dalam membangun ekosistem Obligasi Daerah yang kredibel, transparan, serta memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi investor. Peluang penjaminan oleh pemerintah pusat, baik secara penuh maupun sebagian, juga menjadi salah satu isu yang akan didiskusikan.
Dari sisi legislatif, Komisi XI DPR RI akan memberikan pandangan mengenai penguatan kerangka hukum Obligasi Daerah. Hal ini termasuk urgensi pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Obligasi Daerah sebagai landasan hukum yang lebih komprehensif bagi pemerintah daerah dalam mengakses pembiayaan alternatif.
Kalangan akademisi juga akan memberikan kajian mengenai kelayakan penerbitan Obligasi Daerah, mulai dari kapasitas fiskal, kemampuan pembayaran, kelayakan proyek, hingga risiko gagal bayar. Di sisi lain, para pelaku pasar dan investor akan membahas kesiapan ekosistem pasar modal, mulai dari penjamin emisi, lembaga pemeringkat, wali amanat, hingga mekanisme distribusi dan perdagangan obligasi.
Melalui forum ini, pengembangan Obligasi Daerah diharapkan dapat dikaji secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi regulasi, tetapi juga kesiapan kelembagaan, kapasitas fiskal, kelayakan proyek, dan minat pasar.
Jangan lewatkan pembahasan menarik mengenai peluang hingga tantangan pembiayaan melalui Obligasi Daerah di Sarasehan Nasional. Saksikan secara live streaming pada Rabu dan Kamis, 18-19 November 2026 mulai pukul 09.00 WIB, di NadiKabar. Jangan lupa ikuti rangkaian berita dan pembahasan selengkapnya hanya di NadiKabar!
