Dengan dicabutnya izin tersebut, seluruh kegiatan di dalam area kerja PT RAPP dihentikan dan kawasan kembali dikuasai negara. Anang menegaskan, kewajiban pemulihan lingkungan serta tanggung jawab hukum perusahaan tetap berlaku.

"Dengan pencabutan izin tersebut, seluruh kegiatan di dalam areal izin dihentikan dan kawasan kembali dikuasai negara. Kewajiban pemulihan lingkungan serta tanggung jawab hukum perusahaan tetap berlaku," tegasnya

Terpisah, Satgas PKH juga menertibkan kawasan yang terafiliasi dengan pabrik kelapa sawit nonkebun PT GSL di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau.

Anang mengungkapkan, perusahaan itu terindikasi membeli dan mengolah hasil perkebunan sawit yang bersumber dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin. Aktivitas pabrik kelapa sawit PT GSL juga diduga menyebabkan semakin masifnya perambahan kawasan hutan di sekitarnya untuk dijadikan kebun sawit.

"Oleh karena itu, Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status berproses atas permohonan pelepasan kawasan hutan seluas kurang lebih 42 hektare," ungkap Anang.