Karena itu, area seluas 42 hektare tersebut direkomendasikan untuk ditolak permohonan pelepasan kawasan hutannya serta dilakukan penguasaan kembali oleh Satgas PKH.

"Area tersebut direkomendasikan untuk ditolak permohonan pelepasan kawasan hutannya dan dilakukan penguasaan kembali oleh Satgas PKH," tuturnya.

Anang menegaskan, langkah penertiban terhadap kedua kawasan terafiliasi perusahaan itu menunjukkan pemerintah tidak memberikan toleransi terhadap pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan.

"Setiap pihak yang memanfaatkan kawasan hutan wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta bertanggung jawab terhadap perlindungan dan kelestariannya," terangnya.

"Satgas PKH akan terus melakukan penertiban secara tegas, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan melalui sinergi lintas kementerian/lembaga demi mengembalikan fungsi kawasan hutan dan menjaga aset negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," pungkas Anang.