NADIKABAR.COM — Sejumlah negara berkumpul di Jenewa, Sabtu (21/11), dan sepakat untuk mulai menyusun pakta internasional mengenai sistem senjata otonom mematikan, yang dikenal sebagai killer robots (robot pembunuh), menurut laporan lembaga penyiaran publik Swiss, RTS.
Kesepakatan tersebut dicapai setelah perundingan selama lima hari dalam konferensi peninjauan ketujuh "Convention on Certain Conventional Weapons" di Jenewa.
Ketua konferensi tersebut, Julien Thoni, mengatakan kepada wartawan proses itu akan berlangsung selama dua tahun ke depan.
Sebagian besar negara mendukung perjanjian mengikat secara hukum, sementara Amerika Serikat dan Rusia menentang langkah tersebut, menurut laporan tersebut.
Thoni mengatakan beberapa delegasi keberatan dengan penggunaan kata "bernegosiasi" dalam mandat tersebut, sehingga para peserta akhirnya sepakat menggunakan istilah "mengembangkan" sebagai gantinya.
Menurut dia, pembahasan tersebut akan untuk memperjelas senjata mana saja yang dapat dilarang berdasarkan hukum humaniter internasional, serta senjata mana yang tidak dilarang tetapi dapat diatur.
Perjanjian tersebut belum menentukan apakah proses tersebut pada akhirnya akan menghasilkan aturan yang mengikat secara hukum.
Koalisi "Stop Killer Robots" mengkritik hasil tersebut, dengan menyatakan sejumlah pemerintah telah mengadopsi "mandat yang dilemahkan".
Nicole van Rooijen, direktur eksekutif koalisi itu, memperingatkan teknologi senjata otonom sudah mulai digunakan di medan perang.
"Menunda pembentukan instrumen yang mengikat secara hukum membahayakan warga sipil dan umat manusia," kata Rooijen.
Sementara itu, Verity Coyle, wakil direktur program senjata di Human Rights Watch, juga mengkritik hasil tersebut.
Coyle mengatakan kesepakatan tersebut gagal menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengadopsi aturan baru, seiring dengan kemajuan teknologi senjata otonom.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan Presiden Komite Internasional Palang Merah (ICRC) Mirjana Spoljaric telah mendesak beberapa pemerintah untuk merundingkan perjanjian yang mengikat secara hukum untuk melarang atau membatasi sistem senjata otonom.
Penerjemah: Cindy Frishanti Octavia