Salah satu fokus tuntutan reformasi PBB dari negara-negara anggotanya saat ini ditujukan pada perombakan Dewan Keamanan, termasuk hak istimewa anggotanya. Mandeknya upaya penyelesaian konflik di DK PBB, seperti konflik Israel-Palestina serta agresi Israel ke Jalur Gaza sejak 2023, semakin menunjukkan urgensi perubahan pada institusi PBB itu.
Antonio Guterres bahkan termasuk pihak yang mengakui bahwa DK PBB saat ini tak lagi representatif, sehingga harus direformasi.
“Ada tiga anggota dari Eropa di sana. Tiga dari lima anggota tetap. Padahal, Eropa tidak mewakili tiga perlima dari negara-negara di dunia," kata Antonio Guterres dalam pernyataannya beberapa hari lalu.
Ada sejumlah opsi yang ditawarkan dalam reformasi DK PBB, seperti penambahan jatah anggota tetap untuk perwakilan Afrika serta negara-negara berpengaruh seperti Brasil dan India. Kemudian, usulan penangguhan hak veto terhadap kasus kekejaman massal seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
