NADIKABAR.COM — Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, menekankan pentingnya kepemimpinan yang adaptif dan strategis di era disrupsi. Menurutnya, perubahan saat ini tidak hanya terjadi pada aspek teknologi, tetapi berlangsung secara serentak di berbagai bidang.
Perubahan tersebut meliputi perkembangan teknologi dan kecerdasan artifisial (AI), meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap layanan digital, gejolak ekonomi dan geopolitik, perubahan kebutuhan keterampilan aparatur, hingga derasnya arus informasi yang turut memengaruhi kepercayaan publik. Kondisi ini membuat Aparatur Sipil Negara (ASN) perlu terus beradaptasi dengan perkembangan zaman.
Pesan tersebut disampaikan Tomsi saat memberikan pengarahan pada penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Gelombang V Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun Anggaran 2026 melalui Zoom Meeting, Senin (28/9).
"Semakin cerdas masyarakatnya, tentunya dituntut ASN-nya semakin cerdas. Kemudian, 81,72 persen penduduk telah menggunakan daripada layanan digital yang semakin terbuka, mudah, dan transparan," katanya, dalam keterangan tertulis, Senin (28/9/2026).
Tomsi mengatakan perkembangan teknologi dan kecerdasan artifisial generatif telah mengubah pola kerja di berbagai bidang, termasuk analisis, administrasi, dan pelayanan.
Sejumlah pekerjaan rutin kini semakin banyak dilakukan secara otomatis, sedangkan kebutuhan untuk mengambil keputusan secara cepat terus meningkat. Pada saat yang sama, ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan pemerintah juga semakin tinggi.
"Kalau kita bekerja rutin, kemudian masyarakat di luar sana menggunakan AI, maka di situ terdapat celah di mana kecepatan, kemudian komprehensif, mempengaruhi bagaimana kita mengambil keputusan. Sehingga penilaian masyarakat terhadap kita sebagai ASN tentunya dapat berubah," ujarnya.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Tomsi mendorong peserta PKA dan PKP untuk mengubah pola kerja dan kepemimpinan, mulai dari cara berpikir yang sektoral dan parsial menuju pola pikir yang strategis, sistemik, holistik, serta lintas sektor.
Transformasi tersebut perlu ditopang oleh kepemimpinan kolaboratif dan kemampuan membangun jejaring (networking). Menurutnya, hasil yang besar lahir dari kerja sama lintas unit, lintas instansi, serta antara pemerintah pusat dan daerah.
"Adaptasi dan kolaborasi adalah kewajiban nilai, bukan pilihan gaya. Jadi, [jika terjadi] suatu perubahan, menyesuaikan. Itu adalah merupakan suatu kewajiban," terangnya.
Dalam konteks pelayanan publik, Tomsi memaparkan tujuh harapan utama masyarakat terhadap ASN, yakni pelayanan yang cepat, mudah, dan tidak berbelit-belit; sikap yang ramah, sopan, dan menghargai masyarakat; integritas dan bebas dari pungutan liar; profesional dan kompeten; responsif terhadap persoalan masyarakat; adil dan tidak diskriminatif; serta kebijakan dan program yang benar-benar bermanfaat.
Untuk menjawab harapan tersebut, ASN dituntut untuk memberikan pelayanan yang jelas, sederhana, dan tepat waktu.
Aparatur juga perlu mengedepankan empati dan integritas dalam menjalankan tugas, memberikan informasi yang akurat, serta merespons keluhan dan kebutuhan masyarakat dengan cepat.
"Ini adalah bagian dari integritas dan kinerja birokrasi yang menjadi prioritas nasional," tambahnya.
Menutup arahannya, Tomsi berpesan agar peserta PKA dan PKP Gelombang V membawa semangat perubahan ke instansi masing-masing. Mereka diharapkan tidak sekadar menjalankan tugas administratif, tetapi menjadi penggerak perubahan yang mampu memberikan arah, merespons kebutuhan masyarakat, dan menghadirkan pelayanan publik yang berdampak.
"Tetap lakukan suatu perubahan di dalam penyelenggaraan [pemerintahan] sehingga menjadi lebih efektif, lebih baik, lebih bermanfaat, lebih cepat tercapai tujuannya, dan menghasilkan teman-teman kita ASN yang berpikir kritis, memahami makna daripada suatu perubahan," pungkasnya.
