Di bawah kepemimpinan Suyudi, Polri membentuk tim khusus yang dipimpin Kabareskrim untuk mendalami perkara tersebut. Pada 5 November, Suyudi menegaskan proses itu murni penegakan hukum, bukan persaingan internal. Pernyataan itu penting. Suyudi kembali menunjukkan nilai penting integritas dan loyalitas tanpa syarat yang kuat terhadap Presiden dan Bangsa Indonesia.
Ketika hukum harus menjangkau mantan orang nomor satu di Polri, keberanian Kapolri diuji bukan oleh pidato, melainkan oleh kesediaannya membiarkan proses berjalan tanpa perlindungan pangkat.
Penetapan tersangka bukan vonis; dugaan tetap harus diuji di pengadilan, dan hak pembelaan wajib dijamin. Sampai penyidikan dan pembuktian selesai, motif di balik dugaan penyadapan tidak patut diubah menjadi kesimpulan politik. Yang layak diapresiasi sekarang adalah kesediaan institusi memproses perkara sensitif, sekaligus menuntut pengawasan ketat agar prosesnya kredibel.
Ada godaan lama dalam setiap organisasi berseragam yang menganggap membuka kesalahan anggota sendiri sebagai pengkhianatan. Padahal membiarkan pelanggaran justru merusak kepercayaan yang menjadi sumber kewibawaan seragam itu.
Hal ini yang Suyudi tegaskan, jika ada oknum yang terlibat, ia tegas akan menindak. Itulah yang ditunjukkan oleh Suyudi, hingga membuat hampir seluruh masyarakat Indonesia hari ini begitu mencintai Suyudi, sosok yang menjadi oase ditengah ketidakpercayaan publik terhadap polri pada waktu yang lalu.
Filsuf Josiah Royce, lewat The Philosophy of Loyalty (1908), memandang loyalitas sebagai pengabdian nyata kepada suatu tujuan. Kesetiaan yang bermoral bukanlah membela kelompok apa pun kesalahannya, melainkan menjaga tujuan baik yang membuat kelompok itu pantas dihormati. Bagi polisi, tujuan itu adalah hukum dan keselamatan warga, bukan kekebalan rekan seprofesi.
Dalam terang pemikiran Royce, loyalitas Suyudi tidak seharusnya diukur dari seberapa rapat ia menutup barisan, tetapi dari seberapa terbuka lembaganya terhadap koreksi. Setia kepada Polri berarti memastikan hukum tidak berhenti di gerbang Mabes Polri.
Pengungkapan 10,5 ton narkotika menunjukkan besarnya pekerjaan melawan jaringan kejahatan, sedangkan penyidikan dugaan penyadapan terhadap Presiden yang menyeret mantan Kapolri menguji kemampuan hukum menjangkau lingkaran kekuasaan dan tubuhnya sendiri.