NADIKABAR.COM — Sejak dibentuk pada 2004, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menjadi bagian dari sistem ketatanegaraan Indonesia dengan mandat representasi daerah.

Selama lebih dari dua dasawarsa, DPD RI menjalankan fungsi dan kewenangannya melalui penyampaian aspirasi masyarakat, pengajuan dan pembahasan isu-isu yang berkaitan dengan daerah, pemberian pertimbangan, serta pelaksanaan pengawasan sesuai ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Selama 22 tahun perjalanan DPD RI menjadi momentum untuk meninjau kembali kontribusi lembaga ini dalam mengawal kepentingan daerah.

Evaluasi tidak hanya berkaitan dengan kegiatan yang telah dilakukan, jumlah aspirasi yang dihimpun, atau rekomendasi yang disampaikan, tetapi juga perlu melihat sejauh mana hasil kerja tersebut memperoleh tanggapan, masuk ke dalam proses pengambilan keputusan, dan ditindaklanjuti oleh lembaga atau pemangku kepentingan yang berwenang.

Dalam praktiknya, tindak lanjut aspirasi dan hasil pengawasan dapat melibatkan banyak pihak, termasuk pemerintah pusat, DPR RI, kementerian/lembaga, serta pemerintah daerah.

Oleh karena itu, penting untuk membedakan antara aspirasi yang telah dihimpun, rekomendasi yang telah disampaikan, respons yang diterima, dan perubahan kebijakan atau penyelesaian persoalan yang benar-benar terjadi. Pemetaan tersebut diperlukan agar publik memperoleh gambaran yang utuh mengenai capaian, tantangan, serta ruang penguatan peran DPD RI.

Melalui forum dialog yang terbuka dan berbasis evaluasi, DPD RI bersama NadiKabar.com menghadirkan Senator Menyapa sebagai ruang untuk mempertemukan pimpinan DPD RI, pemerintah, akademisi, kepala daerah, dan anggota DPD RI dari wilayah terkait.

Diskusi diharapkan tidak berhenti pada paparan capaian, tetapi juga menguji mekanisme tindak lanjut, hambatan kelembagaan, ukuran keberhasilan, serta agenda perbaikan ke depan.

Mengangkat tema "Dua Dasawarsa DPD RI Mengawal Daerah", forum ini akan menelaah perjalanan 22 tahun DPD RI sekaligus menempatkan tindak lanjut hasil kerja sebagai fokus utama.

Oleh sebab itu, sejauh mana aspirasi dan rekomendasi yang diperjuangkan DPD RI berujung pada respons konkret, perubahan kebijakan, atau penyelesaian persoalan masyarakat daerah.

Sejumlah tokoh akan hadir dan menjadi pembicara dalam acara Senator Menyapa 2026.

Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin, Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan, Wakil Ketua DPD RI Gusti Kanjeng Ratu Hemas, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, Pakar Otonomi Daerah Prof. Djohermansyah Djohan, akan menjadi pembicara dalam sebuah diskusi di episode 1 Senator Menyapa 2026.

Episode 1 Senator Menyapa 2026 bisa disaksikan melalui NadiKabar.com pada Kamis 5 November 2026.