Berikut 6 perusahaan yang digeledah:
1. Kantor PT AMI di daerah Kendari,2. Kantor PT AMI di lokasi tambang di daerah Konawe Utara,3. Kantor PT KAA di Kabupaten Konawe Utara,4. Kantor PT AMI di Kota Kendari,5. Kantor PT AMI di Kabupaten Buton Tengah,6. Kantor PT AMID di Kabupaten Buton Tengah.
Sementara, dalam jumpa pers di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat (6/11), Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Saiful Bahri Siregar mengungkap Kejagung turut mendalami dugaan aliran suap dari sejumlah perusahaan tambang nikel ilegal kepada oknum penyelenggara negara. Suap itu diduga diberikan untuk melancarkan pengurusan izin administrasi, proses produksi, hingga tata niaga penjualan nikel.
"Dalam proses-proses pengelolaan pertambangan, perusahaan-perusahaan ini telah melakukan pemberian sesuatu untuk mempermudah segala proses administrasi berupa suap kepada penyelenggara negara," kata Saiful.
Ditanya mengenai sosok penyelenggara negara yang dimaksud, Saiful menerangkan aliran suap itu diduga berkaitan dengan kewenangan para pejabat dalam menerbitkan perizinan tambang hingga pengawasan distribusi nikel.
"Kemudian terkait dengan adanya pemberian-pemberian kepada penyelenggara negara, tentunya dalam proses pengelolaan tambang nikel, tentunya dalam proses-proses itu ada kaitan dengan penyelenggara negara dalam pemberian izin-izin, dan produksi, serta penjualan," jelasnya.
