NADIKABAR.COM — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ) sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola nikel di Sulawesi Tenggara (Sultra). Korupsi diduga terjadi dalam kurun waktu 2013 hingga 2025.

Penetapan tersangka PT BSJ disampaikan Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026). Setelah diusut, dugaan korupsi tata kelola nikel di Sultra ini terkait dengan seorang bernama Arif Kurniawan.

PT BSJ dijerat dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Dugaan pertamanya, kesatu primer Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau huruf c KUHP juncto Pasal 18 juncto Pasal 20 UU Tipikor subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 juncto Pasal 20 UU Tipikor juncto Pasal 618 juncto Pasal 20 huruf a dan huruf c KUHP. Kemudian kedua Pasal 5 ayat (1) juncto Pasal 20 UU Tipikor, dan ketiga Pasal 606 ayat (1) juncto Pasal 49 KUHP.

Anang menjelaskan PT BSJ diduga telah melanggar ketentuan izin pengoperasian pertambangan. Izin PT BSJ sudah berakhir pada 2014, namun perusahaan tersebut tetap melakukan aktivitas pertambangan hingga 2025.

"PT BSJ ini sudah melakukan kegiatan penambangan nikel walaupun masa izinnya sudah berakhir di tahun 2014, tapi tetap melakukan kegiatan penambangan," jelas Anang.

Anang menjelaskan peran Arif Kurniawan di perusahaan tersebut. Dia menyebut Arif sebagai beneficial owner (BO) alias pemilik manfaat dalam PT BSJ.

"Dikelola oleh AK. Salah satu owner yang memperoleh keuntungan," tuturnya.

Kejagung RI mulai mengungkap peran sosok bernama Arif Kurniawan (AK) dalam dugaan korupsi tata kelola nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) periode 2013-2025. Kejagung menyampaikan Arief merupakan beneficial owner (BO) alias pemilik manfaat dari PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ), yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka korporasi.

"(AK) salah satu owner (PT BSJ) yang memperoleh keuntungan," ungkap Kapuspenkum Kejagung RI Anang Supriatna kepada wartawan di gedung Kejagung RI, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026).

Anang juga menjelaskan Arif Kurniawan diduga tidak hanya sebagai BO dari PT BSJ, tapi juga BO sejumlah perusahaan lain yang juga digeledah Kejagung dalam perkara ini. Namun Anang mengatakan penyidik masih melakukan proses pendalaman.

"Sementara ini masih dalam proses pendalaman dari hasil penggeledahan itu, yang diduga terafiliasi dengan AK. Jadi tidak hanya ini ya," jelas Anang.

Terbaru penyidik telah melakukan penggeledahan sejumlah perusahaan di kasus ini. Total ada enam perusahaan yang digeledah.

"Penggeledahan di beberapa tempat, yaitu kurang lebih enam tempat," ujarnya.

Berikut 6 perusahaan yang digeledah:

1. Kantor PT AMI di daerah Kendari,2. Kantor PT AMI di lokasi tambang di daerah Konawe Utara,3. Kantor PT KAA di Kabupaten Konawe Utara,4. Kantor PT AMI di Kota Kendari,5. Kantor PT AMI di Kabupaten Buton Tengah,6. Kantor PT AMID di Kabupaten Buton Tengah.

Sementara, dalam jumpa pers di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat (6/11), Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Saiful Bahri Siregar mengungkap Kejagung turut mendalami dugaan aliran suap dari sejumlah perusahaan tambang nikel ilegal kepada oknum penyelenggara negara. Suap itu diduga diberikan untuk melancarkan pengurusan izin administrasi, proses produksi, hingga tata niaga penjualan nikel.

"Dalam proses-proses pengelolaan pertambangan, perusahaan-perusahaan ini telah melakukan pemberian sesuatu untuk mempermudah segala proses administrasi berupa suap kepada penyelenggara negara," kata Saiful.

Ditanya mengenai sosok penyelenggara negara yang dimaksud, Saiful menerangkan aliran suap itu diduga berkaitan dengan kewenangan para pejabat dalam menerbitkan perizinan tambang hingga pengawasan distribusi nikel.

"Kemudian terkait dengan adanya pemberian-pemberian kepada penyelenggara negara, tentunya dalam proses pengelolaan tambang nikel, tentunya dalam proses-proses itu ada kaitan dengan penyelenggara negara dalam pemberian izin-izin, dan produksi, serta penjualan," jelasnya.