Wakil Presiden Gibran Rakabuming sebelumnya mengaku akan berjuang di PTUN terkait surat keterangan penyetaraan pendidikannya.
Ia mengklaim mendapat saran dari Presiden Prabowo Subianto terkait hal itu.
"Beliau memberi banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini. Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen dokumen dari SD sampai S1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA," kata Gibran, Selasa (10/11).
Namun, terpisah, Kepala Badan Komuniksai (Bakom) Pemerintah RI Syahganda Nainggolan menyanggah keterangan Gibran soal saran dari Prabowo untuk lanjut berproses di pengadilan.
Syahganda mulanya mengungkit pernyataan Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra yang menyebut putusan MK dan MA terkait ijazah Gibran sudah bersifat final sehingga tidak ada jalur hukum lagi untuk ditempuh. Dia menegaskan pandangan Yusril itu mewakili Prabowo.
"Bahwa Yusril itu mengatakan bahwa tidak ada kesempatan untuk PTUN, artinya itu yang dia (Yusril) diskusikan dengan Presiden dong. Itulah concern Presiden dong. Saran (Presiden) yang benar itu yang diwakili oleh Yusril," kata Syahganda kepada wartawan, Selasa (10/11), seperti dikutip dari NadiKabar.
"Sehingga tidak mungkin Presiden menganjurkan Gibran untuk lagi melakukan perlawanan hukum. Karena Yusril kan Menko Hukum-nya Presiden, artinya pandangan hukum Bapak Presiden, menurut saya, diwakili oleh Profesor Yusril Ihza Mahendra, dalam kasus Gibran," sambungnya.
Sementara itu, advokat Denny Indrayana yang juga dari tim hukum penggugat, Mercy, mengaku pihaknya mempertimbangkan untuk kembali hadir dalam sidang dan batal mencabut gugatan di PTUN terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran yang diterbitkan Kemendikdasmen pada Pilpres 2024.
