Selaku kuasa hukum, Denny sebelumnya mencabut perkara tersebut setelah ada putusan MK, dan diperkuat putusan kasasi MA.
"Jadi mengatakan akan melakukan langkah pembuktian di Peradilan Tata Usaha Negara--saya membacanya ini adalah perkara yang sedang digugat oleh Ibu Mercy Sihombing--yang kami Mas Herianto dan beberapa rekan menjadi kuasa hukumnya, itu adalah langkah yang tidak hanya melawan, membangkang, tapi juga keliru," kata Denny dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (10/11).
"Nanti kita diskusikan dengan prinsipal langkah kami seperti apa. Kalau memang diperlukan ya terpaksa kita hadir di persidangan," imbuhnya.
Meski begitu, Denny juga mempertimbangkan pernyataan Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra yang menyebut Kemendikdasmen akan melaksanakan kasasi MA dengan mencabut surat keterangan penyeteraan ijazah SMA Gibran.
Denny mengaku pihaknya juga akan berkoordinasi dengan pemohon kasasi MA, Subhan Palal untuk berurat ke Kemendikdasmen, agar putusan MA segera dieksekusi.
Merujuk UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara, Denny menjelaskan, Pasal 7 Ayat 2 menyebut bahwa pemerintah wajib menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sehingga, dia menilai, rencana perlawanan Gibran di PTUN dan melakukan PK keliru.
"Jadi dari segala sisi hukum administrasi dan hukum tata negara melakukan fight kata Wakil Presiden melalui perkara Ibu Mercy di PTUN adalah langkah yang bukan saja tidak menghormati konstitusi, tapi juga salah secara strategi dan salah secara konsep," katanya.
