NADIKABAR.COM — Anggota Tim Izin Tinggal Tetap Subdirektorat Izin Tinggal Ditjen Imigrasi periode 2018-2025, Yohanes Sri Winarto, mengaku membuat tiga rekening nominee untuk menampung uang tidak resmi pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA).

Hal itu disampaikan Yohanes saat menjadi saksi kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan izin tinggal WNA di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (17/11). Yohannes bersaksi untuk terdakwa eks Wamen Imipas Silmy Karim dkk.

Jaksa penuntut umum (JPU) awalnya mendalami terkait skema pembayaran uang tambahan tidak resmi sebanyak Rp1 juta hingga Rp2 juta/permohonan, dari biro jasa ke Ditjen Imigrasi.

Yohannes mengatakan setelah masa Covid-19, skema pembayaran dilakukan melalui transfer.

"Nah, menarik ini. Via transfer ke rekening saksi pribadi kah atau ada rekening lain?" tanya jaksa.

Yohannes mengatakan penampungan tidak menggunakan rekening atas namanya.

"Rekening lain. Rekening bukan atas nama saksi ya? Rekening nominee ya sebutannya ya?" tanya jaksa.

Yohannes mengatakan rekening atas nama orang lain yang digunakan ada sebanyak tiga rekening. Mulai dari nama istrinya, adik istrinya dan seorang honorer di kementerian tersebut.

Ia menyebut istrinya tidak tahu namanya digunakan untuk menampung uang-uang tersebut.

"Ini rekening nominee yang saudara gunakan untuk menampung uang-uang dari biro jasa itu. Nah, ini saksi membuat rekening, baik itu rekening atas nama istri saksi ya dan rekening atas nama orang lain, atas permintaan dari pimpinan saksi atau bagaimana ini?" tanya jaksa.

Yohannes mengatakan pimpinannya hanya meminta dirinya untuk tidak menggunakan rekening atas nama pribadi.

"Pimpinan saya hanya bilang 'Pak Yu jangan pakai nama Pak Yu'. Gitu saja," katanya.

Ia juga menyebut uang dalam rekening nominee itu ditarik dan dilaporkan setiap hari Jumat. Ia mengatakan nilainya antara Rp 20-40 juta.

Yohanes mengaku mendapat jatah Rp1,5-2 juta per pekan.

"Kurang lebih di kisaran antara, fluktuatif juga sih karena pas lagi kondisi ramai ya mungkin sekitar Rp 40 juta, kurang lebih Rp40 juta kita laporkan. Kalau lagi kondisi lagi turun ya mungkin sekitar Rp20 (juta) sampai 25 (juta) kayak gitulah," kata Yohanes.

Dalam perkara ini, Silmy Karim didakwa melakukan pemerasan terkait pengurusan izin tinggal Warga Negara Asing (WNA) sebesar Rp168,9 miliar. Tindakan itu dilakukan Silmy bersama

Pelaksana Tugas Dirjen Imigrasi periode 2024-2025, Saffar Muhammad Godam; Direktur Izin Tinggal, Jaya Saputra; Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal, Bagus Bramantyo dan Tessar Bayu Setyaji.

Lali Ketua Tim Alih Status Izin Tinggal Terbatas (ITAS), Juniadi Sri Priambudi; dan Staf Subdit Izin Tinggal, Gusti Bernardiansyah yang masing-masing dilakukan penuntutannya secara terpisah.

Silmy juga didakwa menerima gratifikasi uang tunai Rp2,5 miliar dan saham senilai Rp31 miliar.