NADIKABAR.COM — Terdakwa kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi pengurusan izin tinggal warga negara asing, Silmy Karim, mengeklaim telah menghentikan praktik pungutan liar dalam layanan keimigrasian setelah menjabat Direktur Jenderal Imigrasi pada tahun 2023.
"Saya menghentikan dan saya ada buktinya. Bukan hanya Modul Lalu Lintas Orang Asing (Molina), bahkan ada surat edaran pada 2024," kata Silmy ditemui usai sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa.
Mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan itu mengatakan dirinya tidak terlibat dalam praktik tersebut dan juga membantah tuduhan memerintahkan pemungutan uang dari pemohon izin tinggal WNA.
"Tidak benar kalau saya itu terlibat atau apalagi menyuruh, apalagi hal-hal yang sebenarnya malah saya lawan," ujarnya.
Pernyataan itu disampaikan Silmy Karim setelah salah satu saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum KPK, Yohannes Sri Windarto, mengungkapkan bahwa praktik pengumpulan uang dari pemohon keimigrasian telah berlangsung sejak sebelum 2018.